batampos.co.id – Tol laut dinilai belum maksimal dalam menekan disparitas harga meski sudah berjalan lima tahun. Harga komoditas di daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, masih mahal. Karena itu, dibutuhkan pembenahan secara menyeluruh, baik dari pengangkutan, pelabuhan, transportasi laut, maupun pengiriman komoditas ke pasar setelah sampai di daratan.
Ketua DPP Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, biaya logistik dari industri pelayaran hanya menyumbang sekitar 19 persen. Sisanya disumbang biaya gudang, penumpukan barang di pelabuhan, dan ekspedisi. Biaya yang dihabiskan untuk pelayaran sudah sangat murah. Namun, masyarakat masih kurang mendapat keuntungan dengan adanya tol laut.
”Yang diuntungkan dari tol laut adalah ekspedisi. Misalnya, yang biasanya bayar Rp 20 juta, mereka bayar hanya Rp 8 juta. Seharusnya kan masyarakat yang diuntungkan, tapi ekspedisinya yang makin kaya. Ini perlu dievaluasi,” katanya di Surabaya, Kamis (3/10).
Dia juga meminta dalam penentuan rute tol laut, perusahaan pelayaran swasta lebih diberikan kesempatan. Selama ini terjadi tumpang-tindih antara kapal yang digunakan untuk tol laut dan kapal nasional.
”Kami minta rute (pelayaran) yang dibuka ditawarkan dulu kepada kami, setelah itu baru tawarkan pada Pelni dan BUMN lainnya,” tegasnya.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengungkapkan, pihaknya akan lebih memerinci agar tidak ada yang tumpang-tindih.
”Bagaimana program tol laut ini tidak boleh mematikan perusahaan swasta. Ini nanti kami atur,” katanya.
Tahun depan pemerintah membuka 22 rute tol laut dan 113 rute kapal perintis. Pemerintah akan membuka lelang kepada pelayaran swasta untuk menggarap proyek rute itu kepada perusahaan swasta. Kemudian, sisanya digarap BUMN. Dengan demikian, bisnis perusahaan pelayaran swasta tidak mati.
Sementara itu, laju urbanisasi di Indonesia ternyata masih berada dalam level yang rendah. World Bank menyebutkan, Indonesia belum mendapatkan banyak manfaat dari urbanisasi. Sebab, setiap perpindahan 1 persen, penduduk Indonesia dari desa ke kota besar hanya menaikkan 1,4 persen PDB per kapita. Jumlah itu terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Tiongkok, misalnya, mampu mendorong 3 persen PDB per kapita dari persentase pertumbuhan urbanisasi 1 persen. Negara-negara di Asia Timur dan Pasifik lainnya berkontribusi hingga 2,7 persen terhadap PDB per kapita. (rin/dee/c12/oki)