batampos.co.id – Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait pembebasan UWT bagi sektor perumahan.
Ia juga meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Menurutnya, perkara UWT tidak semata berkaitan dengan Kementerian Keuangan, namun juga dengan Presiden Joko Widodo.
”Belum ada pembicaraan dengan saya, belum tahu prosesnya, nanti saya pelajari dulu,” ujarnya.
Namun, sambung Purwiyanto, peniadaan UWT untuk rumah di bawah 200 meter persegi kemungkinan besar masih bisa terealisasi.
Usulan mengenai peniadaan UWT ini sudah bergulir sejak lama dan BP akan mengupayakannya agar bisa disetujui pemerintah pusat.
”Dari kami (BP Batam, red) itu sifatnya merupakan usulan ke pemerintah pusat,” jelasnya, Kamis (3/10/2019).
“Sudah ada penjajakannya sejak lama untuk peniadaan UWTO untuk rumah di bawah 200 meter persegi. Tapi prosesnya itu memang merupakan keputusan dari pemerintah pusat,” kata Purwianto lagi.
Pembahasan mengenai peniadaan UWT memang masih bergulir di kementerian dan lembaga terkait.
Apalagi sejak Kementerian ATR/BPN pernah menyatakan hal tersebut bisa dilakukan.
”Kalau untuk dorong kesejahteraan rakyat dan investasi, mungkin bisa dilakukan,” tegasnya.
Pria berkacamata ini mengaku BP Batam rela kehilangan pemasukan dari UWT untuk rumah 200 meter ke bawah.
Asalkan kepentingannya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi sebelum itu, BP akan memikirkan cara untuk mencari pengganti pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang hilang seandainya peniadaan UWTO untuk rumah 200 meter ke bawah berlaku.
Perlu diketahui, PNBP dari UWTO dan perizinan lahan lainnya ini berkontribusi sekitar 30 persen pada PNBP BP Batam dari Januari hingga Maret 2019 lalu.
Dimana jumlahnya mencapai Rp 134 miliar dari total PNBP sebanyak Rp 342 miliar.
”Mungkin bicara soal penggantian, kami bisa optimalkan aset,” imbuhnya.(iza/leo)