batampos.co.id – Masalah perizinan lahan menjadi salah satu fokus kerja Muhammad Rudi dan para deputinya. Ia berjanji akan mempermudah proses perizinan lahan. Jika perlu, semua izin lahan bisa diselesaikan di Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Sekarang ini jadi masalah. Karena terima (berkasnya) di sini (MPP) tetapi prosesnya di sana (kantor BP Batam, red). Biar cepat prosesnya, cukup di MPP saja,” kata Rudi.
Apalagi, lanjut dia, dalam SOTK baru yang kini sedang disusun, urusan izin lahan dengan segala dokumen-dokumen turunannya akan dikoordinir satu direktur khusus dan ditangani dalam satu tempat. Hal ini dinilai cukup baik untuk memangkas alur perizinan.
“Ada direktur baru yang membawahi segala aturan yang terkait lahan, karena dia yang membawahi itu akan tanda tangani langsung, tak perlu lagi ke sana (kantor BP Batam, red),” imbuhnya.
Namun kebijakan ini masih sebatas wacana Rudi secara pribadi. Ia mengaku masih akan membicarakannya dengan wakil kepala BP Batam dan para deputinya.
“Ini belum pasti ya, saya tidak bisa ambil keputusan sendiri,” kata dia.
Selain masalah perizinan, pimpinan BP Batam juga diminta serius dalam merespon rencana investasi yang akan masuk ke Batam. Khususnya rencana investasi dalam jumlah besar. Jika perlu, para pimpinan langsung turun tangan.
“Perintah Menko Darmin dan Presiden Joko Widodo bahwa investasi besar, kami yang level atas harus tangani langsung,” katanya.
Menurut Rudi, kriteria investasi besar itu adalah investasi yang nilainya Rp 50 miliar ke atas. Namun ia menegaskan, bukan berarti rencana investasi dengan nilai di bawah Rp 50 miliar tidak akan diperhatikan.
“Sudah sepakat kalau yang SIUP TDP kemarin Rp 50 miliar ke atas, tapi kurang dari itu boleh juga. Maka klinik berusaha yang di MPP, akan kami tingkatkan perannya, kami isi orang yang mumpuni,” imbuhnya.
Mantan polisi ini menyebutkan, soal investasi juga tidak hanya akan berhenti di MPP Batam saja dan bergulir lama di pusat pelayanan tersebut. Menurutnya sesegera mungkin akan diteruskan di kantor BP Batam. Dalam hal investasi besar ini ia berusaha turun tangan dan jika tidak sempat akan diwakilkan ke wakil kepala atau deputi.
“Kami bantu selesaikan itu, supaya mereka puas karena izin bisa cepat selesai. Jika ada kendala saya akan tugaskan deputi atau wakil bahkan saya turun langsung. bahkan jika terkait lembaga dan kementerian kami akan bantu supaya lebih cepat selesai,” imbuhnya.
Ditanya soal rencana penggabungan izin serumpun, seperti IMB di Pemko Batam dan izin lahan di BP Batam, ia menyebutkan tinggal diintergrasikan saja. Apalagi kini ada pusat layanan terpadu, yakni MPP Batam.
“Tak masalah sebenarnya, sistem kan terkoneksi, ini mau kami bicarakan. Tidak sulit,” imbuhnya. (iza)