batampos.co.id – Sejumlah rumah sakit di Kota Batam mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Mereka khawatir keterlambatan pembayaran klaim tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit.
Keluhan ini disampaikan pihak rumah sakit dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengenai pelayanan kesehatan oleh pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan di DPRD kota Batam, Selasa (8/10/2019).
“Akibat terlambatnya pembayaran klaim BPJS, cash flow kami juga terhambat. Sementara 70-80 persen pasien kami menggunakan fasilitas BPJS,” ungkap dr. Sahat dari Rumah Sakit Elisabeth.
Hal senada juga disampaikan perwakilan dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK), Anjari.
Ia khawatir dengan keterlambatan ini membuat pelayanan di rumah sakit Elisabeth menjadi terganggu.
“Di RSBK cuma pembayaran klaim dari BPJS lambat. Akibatnya kami juga lambat membayar jasa-jasa tenaga medis yang melayani peserta BPJS Kesehatan,” kata Anjari.
Terlambatnya pembayaran klaim BPJS kesehatan tidak hanya terjadi di rumah sakit swasta.
Rumah sakit pelat merah seperti RSUD Embung Fatimah Batam juga mengalami hal yang sama.
Direktur RSUD Embung Fatimah, Ani Dewiana, mengakui dari bulan Mei 2019 hingga sekarang belum ada pembayaran klaim dari BPJS.
Sementara sisi lain mereka harus dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.
“Belum lagi kami harus membayar 400 orang gaji honor petugas kesehatan. Memang ada subsidi pemerintah, namun RSUD juga BLUD yang juga mencari keuntungan,” tambahnya.
Selanjutnya dr Ani juga meminta kepada pihak BPJS kesehatan agar klaim yang tidak sesuai dikembalikan.
Karena diakuinya banyak juga dari klaim itu yang bukan kesalahan dari pihak rumah sakit.
Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Rachmadi, mengakui keterlambatan pembayaran kepada mitra rumah sakit sudah menjadi isu nasional.
“Sudah diberitakan dimana-mana, bahwa BPJS saat ini mengalami defisit keuangan, ” katanya.
“Namun untuk pembayaran di tingkat pertama seperti klinik dan puskesmas masih berjalan normal,” ungkap Irfan lagi.
Diakuinya, fungsi BPJS di daerah selain melakukan program sosialisasi ke rumah sakit juga melakukan pembayaran ke fasilitas kesehatan.
“Kita minta dulu ke pusat karena kami sifatnya menerima. Berapa yang dikeluarkan itu yang dibayarkan,” katanya.
Irfan menambahkan sampai saat ini klaim hingga bulan Agustus sudah masuk. Sementara yang sudah dibayarkan BPJS baru sampai bulan April.
“Sedangkan Mei, Juni, Juli belum kita bayarkan,” jawab Irfan.
Lantas apa solusinya? Irfan menjawab salah satu terobosan baru yang dilakukan BPJS kesehatan ialah dengan mengembangkan produk dan fitur perbankan sebagai bagian dari pelayanan publik.
Program yang disebut supply chain financing (SCF) yang bisa dimanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes) bagi pembiayaan pelayanan kesehatan.
Tercatat hingga saat ini BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan sejumlah lembaga bank seperti BNI, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Bukopin, BJB, Bank Woori Saudara, Bank Keb Hana, Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Syariah Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bukopin Syariah BRI dan sejumlah bank daerah lainnya.
Program SCF bagi mitra faskes BPJS Kesehatan merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambil alihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.
“Ini bisa dimanfaatkan oleh faskes untuk mengamankan cash flownya,” kata dia.
“SCF ini bukan merupakan utang, cuman dia seperti anjak piutang. Dimana bank itu melihat ini sebagai piutang,” tambahnya.
Sejauh ini kata Irfan sudah ada beberapa rumah sakit yang menggunakan program SCF ini seperti Graha Hermin, Awal Bros, Harapan Bunda, Rumah Sakit Camatha Sahidya dan lainnya.
“Sudah enam rumah sakit yang menggunakan program SCF ini,” terang Irfan.
Bagi rumah sakit yang ingin bergabung dengan program ini bisa langsung menghubungi bank yang telah bekerjasama atau menghubungi BPJS Kesehatan.
“Kita tidak batasi. Yang mau menggunakan program ini silakan. Namun begitu kita berharap pemerintah segera mengelontorkan dana sehingga kita bisa cepat membayarakan ke rumah sakit,” jelasnya.
“Karena sistem di daerah hanya menerima berapa yang dibayarkan pusat langsung kita bayarkan tanpa sisa,” ujarnya lagi.
Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Mardi, menyambut baik solusi yang diberikan BPJS kesehatan ini.
Ia berharap dengan terobosan ini bisa mengurangi tunggakan-tunggakan dari BPJS sehingga tidak ada pengaruh terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit.
“Artinya kalau ini dijalankan bisa menjadi solusi terhadap keterlambatan pembayaran klaim BPJS,” jelasnya.
“Karena sebagaimana diketahui keterlambatan ini sifatnya sudah nasional dan terjadi di hampir semua daerah. Solusi sementara sampai pemerintah bisa membayar seluruh tagihan,” katanya lagi.(rng)