batampos.co.id – Bayang-bayang resesi yang menghantui Singapura tak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kepri dan Batam.
Penerimaan pajak di Kepri juga terancam turun jika resesi benar-benar terjadi di Negeri Singa itu.
Seberapa besar potensi penurunan pajak jika Singapura resesi? Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau (Kepri) belum memetakannya.
Tapi langkah cepat akan dilakukan untuk meminimalisir dampak ekonomi lesu pada penerimaan pajak.
“Memang ada beberapa permasalahan terjadi karena pertumbuhan ekonomi tetang-ga dan global yang tentu saja berpengaruh pada penerimaan pajak,” kata Kepala Kanwil DJP Kepri, Slamet Sutantyo, usai acara tax gathering Kanwil DJP Kepri bersama dengan wajib pajak (WP) di Hotel Best Western Premiere (BWP) Batam, Selasa (8/10/2019).
Tingkat pertumbuhan ekonomi Singapura yang hanya sekitar satu persen hingga saat ini tentu saja akan menyebabkan penurunan ekspor dari Kepri.
“Misalnya ekspor menurun, maka pajak akan menurun. Selain itu dari impor juga akan ikut menurun,” katanya lagi.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36/2008, Pajak PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.
“Makanya PPh nanti akan menyesuaikan dengan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Kalau di Batam ini karena perdagangan bebas, maka mengandalkan PPh, karena tidak ada pajak pertambahan nilai (PPn) dan lainnya,” paparnya.
Sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak hingga saat ini, Slamet menuturkan sudah terealisasi 66 persen.
“Nilainya Rp 4,429 triliun sampai Oktober. Bisa dikatakan naik 13,65 persen dibanding tahun lalu,” ungkapnya.
Target Kanwil DJP Kepri hingga akhir tahun mencapai Rp 6,886 triliun. Maka beragam upaya akan dilakukan agar bisa mengimbangi dampak dari resesi global yang kemungkinan akan segera terjadi.
“Pertama tetap memberikan sosialisasi agar WP bisa lapor aset dan bayar pajak,” jelasnya.
“Kemudian lakukan upaya pertambahan dari WP yang belum terdaftar menjadi supaya terdaftar,” katanya lagi.
Jumlah WP yang terdaftar di Kepri hingga saat ini sudah mencapai 170 ribu WP dengan tingkat kepatuhan mencapai 86 persen.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, mengatakan, pihaknya akan ikut membantu Kanwil DJP Kepri untuk mencapai targetnya.
“Di triwulan pertama dapat Rp 2,7 triliun. Lalu di triwulan kedua dapat Rp 6 triliun,” jelasnya.
“Berarti satu triwulan dapat Rp 2 triliun. Mudah-mudahan di triwulan terakhir akan dapat targetnya,” ucapnya lagi.
Menurut Arif, potensi penerimaan pajak dari Kepri cukup besar.
“Tapi itu bisa dicapai dengan kerja keras. Pemerintah dan DJP Kepri bersama-sama beri sosialisasi ke semua komponen. Saling ingatkan satu sama lain, kalau tak diingatkan nanti terlupa,” tegasnya.
Meskipun ekonomi Batam dibayangi ekonomi Singapura yang tengah anjlok, namun Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, tetap optimistis ekonomi Batam akan tumbuh.
Apalagi setelah Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjabat Kepala BP Batam, Amsakar menilai semua hambatan investasi yang terjadi selama ini akan mudah diatasi.
“Saya kira ini era kebangkitan Batam,” kata dia saat acara distribusi sembako murah di Seipanas, Batam Kota, Senin (7/9) lalu.(leo/iza)