batampos.co.id – Semua partai politik sedang menunggu kepastian jatah menteri dari Joko Widodo.
Tak terkecuali Partai Gerindra yang bukan partai koalisi. Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu mengajukan tiga konsep ketahanan kepada Presiden terpilih.
Jika usul itu disetujui, maka Gerindra siap bergabung dalam pemerintahan lima tahun mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah, baik saat rekonsiliasi maupun pasca rekonsiliasi.
Terkait kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah, Dasco menyatakan bahwa pihaknya lebih mengedepankan pengajuan konsep-konsep.
Ada tiga ketahanan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan keamanan, dan ketahanan energi kepada pemerintah.
”Kami masih komunikasikan tentang konsep-konsep yang kami berikan kepada pemerintah,” tutur Dasco, Selasa (8/10/2019).
Wakil Ketua DPR itu menga-takan, jika konsep itu diterima, maka pihaknya kemungkinan akan masuk koalisi pemerintah.
Namun, dia menegaskan bahwa partainya tidak pernah meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi. Gerindra hanya mengajukan konsep kepada pemerintah.
Terkait jabatan menteri pertahanan yang katanya diminta Gerindra, Dasco mengatakan, dia belum pernah mendengar.
Menurut dia, Prabowo tidak pernah meminta posisi menteri pertahanan. Begitu juga soal menteri pertanian, lanjut dia, partainya juga tidak pernah memintanya.
Dasco menambahkan, pihaknya akan mengambil keputusan apakah bergabung dengan Pemerintahan Jokowi atau menjadi oposisi melalui rapat kerja nasional (rakernas).
Rapat akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Tetapi, lihat dulu tentang konsep yang kita tawarkan, itu yang kemudian kita bahas di rakernas yang akan dijalankan, mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi,” ujar dia.
Bagaimana dengan sikap Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa partainya akan mendukung pemerintahan Jokowi.
Soal menteri, pihaknya menyerah-kan sepenuhnya kepada Jokowi. Menurut dia, siap membantu pemerintah dan menyiapkan kader jika dibutuhkan untuk mengisi kursi di Kabinet Kerja jilid II.
Partai Demokrat, kata dia, tidak meminta-minta jabatan menteri, karena penetapan menteri menjadi kewenangan penuh Presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober mendatang tersebu.
Apakah Partai Demokrat akan tetap mendukung Jokowi jika tidak diberikan jatah menteri?
“Kami tidak berandai-andai,” ucap dia, kemarin.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kans masuknya Partai Gerindra ke kabinet sangat terbuka lebar.
Sebab, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berhasil menjalin komunikasi intim dengan Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Rekonsiliasi kemarin itu kan ujungnya power sharing dan itu semuanya sangat tergantung pada Bu Mega,” ujarnya, Selasa (8/10/2019).
Pangi menambahkan, masuknya Gerindra ke kabinet tentu tidak diinginkan oleh partai koalisi Jokowi.
Sebab, keberadaannya dipastikan mengurangi jatah kekuasaan yang dialokasikan untuk partai.
Hanya saja, dia menilai partai koalisi tidak memiliki opsi lain. Sehingga pada akhirnya herus tetap berkompromi.
“NasDem mungkin sudah gak nyaman di pemerintahan sekarang karena terlalu banyak. Tapi sudah berjuang masa gak dapat apa-apa. Tentu mereka rugi kalau oposisi,” imbuhnya.
Oleh karenanya, masuknya Gerindra ke pemerintah di-prediksi tinggal menentukan jumlah kursi yang cocok.
Pangi sendiri menilai Gerindra tidak perlu diberi banyak posisi, cukup satu atau maksimal dua saja.
“Partai pengusung harus prioritas. Kalau yang lain ini kan hanya politik akomodir dan kompromi,” tuturnya.
Terpisah, Pakar Politik Ahmad Khoirul Umam menyebut secara garis besar, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian Presiden saat menyusun kabinet.
Masing-masing adalah integritas, efektivitas, dan akomodatif. Ketiganya akan menjadi modal yang baik untuk mengelola negara lima tahun ke depan.
Persoalan integritas dan antikorupsi adalah hal utama yang perlu menjadi perhatian Presiden.
Kedua faktor itu akan menjadi jaminan bagi terwujudnya clean government and good governance.
’’Kalau Presiden Jokowi mau mengonsultasikan para calon menterinya kepada KPK dan PPATK, masyarakat akan mengapresiasi,’’ terangnya.
Khusus untuk menteri asal parpol, menurut Umam sebaiknya parpol memberi kesempatan kader terbaik untuk membuktikan kapasitasnya memimpin kementerian.
“Kader parpol harus gantian. Jangan dimonopoli elite saja, agar proses kaderisasi berjalan,’’ tutur doktor lulusan, University of Queensland, Australia, itu.(lum/far/jpg)