batampos.co.id – Delapan pelabuhan rakyat (pelra) atau pengumpan diusulkan untuk dilegalkan menjadi pintu masuk bahan pokok (bapok) dari daerah lain.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemko Batam, Pebrialin, mengatakan, pelabuhan itu nanti digunakan untuk keluar masuk bahan pokok antardaerah.
”Bisa antarkabupaten/kota, antarprovinsi juga bisa. Misal dari Jambi,” ujarnya.
Menurut dia pelabuhan tersebut ke depan diharapkan jadi tempat berlabuh kapal-kapal kecil.
”Khusus untuk di dalam saja, bukan dari luar negeri,” imbuhnya.
Rencana menjadikan delapan pelra sebagai pintu masuk bahan pokok disampaikan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, usai rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, Selasa (8/10/2019) lalu.
Amsakar menilai, pengajuan ini penting karena berkenaan dengan kebutuhan masyarakat.
Apalagi Batam bukan daerah penghasil pangan.
”Ada delapan pelabuhan rakyat yang sering digunakan untuk aktivitas barang seperti itu. Kita ingin ini diformalkan, dijaga baik, ada petugas, agar barang yang masuk memang barang yang kita perlukan,” ucap dia.
Dia menyampaikan, cara ini salah satunya guna me-nekan inflasi daerah. Selain meminta akses masuknya bahan pokok melalui pelabuhan rakyat, ia juga meminta kepada jajaran TPID untuk tetap menjalankan program-program yang sudah ada.
Seperti pasar murah TPID yang menggandeng distributor untuk jual langsung ke masyarakat di tiap kecamatan dan bazar sembako murah yang dilakukan Pemko Batam setiap dua kali dalam satu tahun.
”Kami juga sudah siapkan pasar TPID di Grand Niaga Mas, harganya murah,” ujar dia.
Berikut daftar Pelra yang diajukan untuk dilegalkan:
- Pelra Tanjunguma.
- Pelra Tanjungriau.
- Pelra Sagulung.
- Pelra Telagapunggur.
- Pelra Batubesar,.
- Pelra Kampung Bagan/Dapur 12,.
- pelra Tanjung Kertang.
- Pelra Cakang.(iza)