batampos.co.id – Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat berunding dalam rangka pengembalian pengelolaan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) Indonesia, khususnya wilayah Kepulauan Riau, yang hingga kini masih dikelola Singapura dan Malaysia.

Pemerintah Indonesia menargetkan persoalan tersebut akan beres dalam tahun ini.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kesepakatan kerangka negosiasi FIR tersebut tercipta dalam pertemuan tahunan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Istana Singapura, Selasa (8/10/2019) lalu.

“Berkaitan dengan FIR, kami bersama Kementerian Luar Negeri di bawah koordinasi Kemenko Maritim sudah bekerja hampir dua tahun ini berdiskusi untuk menyelesaikan pengelolaan FIR pada tahun ini sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden Jokowi,” ujar Men­hub Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Kerangka negosiasi FIR telah ditandatangani pada 12 September 2019. Kemudian, pada 7 Oktober 2019 tim teknis kedua negara telah bertemu.

Sejumlah pesawat berbagai maskapai parkir di Bandara Hang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/ batampos.co.id

Selanjutnya, tim teknis akan melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan yang lebih intensif.

“Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Saat ini framework sudah disetujui, bahkan sudah ada term of reference (TOR). Dirjen Perhubungan Udara sudah melakukan diskusi bersama Dirjen Kemenlu bahwa terdapat beberapa koreksi dari perjanjian terkait FIR yang sudah ada sejak tahun 1995. Koreksi itu tentu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” katanya.

Seperti diketahui, Singapura mendapatkan hak mengelola sebagian wilayah udara (FIR) di Kepri dari hasil keputusan Konvensi ICAO di Dublin, Irlandia pada tahun 1946.

Saat itu, Singapura yang masih dikuasai Inggris dianggap mumpuni secara peralatan dan SDM untuk mengelola FIR Kepri.

Sementara perwakilan Indonesia yang kala itu baru merdeka tidak hadir pada pertemuan tersebut.

Oleh karena itu, Singapura dan Malaysia ditunjuk untuk mengelola FIR di wilayah Kepri.
Pada 1995, hasil perjanjian ICAO tersebut kembali dibahas.

Hasilnya, Singapura tetap mendapatkan hak mengelola FIR Kepri, sampai saat ini.

Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 458, disebutkan pelayanan navigasi penerbangan di wilayah udara RI yang didelegasikan negara lain melalui perjanjian, harus dievaluasi dan dilayani Lembaga Navigasi Penerbangan Indonesia paling lambat 15 tahun sejak diundangkan atau pada 2024.(jpg)