batampos.co.id – Isu mengenai tender pengadaan barang dan jasa selalu menjadi isu sensitif karena mendapat perhatian publik.
Makanya dengan tujuan untuk transparansi, Badan pengusahaan (BP) akan menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) versi 4.3 dalam sistem pengadaan barang dan jasa kedepannya.
“Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa, maka aturan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan setelah adanya nota kesepahaman antara BP Batam bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada Agustus lalu,” kata Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Sylvia J Malaihollo yang juga penanggung jawab LPSE BP Batam, Rabu (9/10/2019).
Aplikasi SPSE versi 4.3 ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis website.
Fungsinya meliputi seluruh model pengadaan, baik itu tender, pengadaan langsung dan sebagainya secara menyeluruh.
“Jadi prosesnya bisa dilihat secara menyeluruh, dari awal sampai ujung akan menjadi sama sehingga kedepannya, realisasi perencanaan yang sudah ditetapkan bisa terlihat,” jelasnya.
Penggunaan aplikasi ini bertujuan agar Batam bisa segera memasuki penerapan E-Procurement atau sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) secara 100 persen.
“Dari sana kita dapat melihat untuk ke depannya, di tahun-tahun berikutnya kita dapat melakukan estimasi supaya merencanakan sesuatu lebih optimal,” tambahnya.
Pantauan Batam Pos di laman lpse.bpbatam.go.id/eproc4/ sudah semuanya memakai sistem SPSE 4.3.
Sylvia mengatakan proses transparansi ini bukan hanya mencakup sola tender saja, tapi juga pengadaan langsung, penunjukan langsung dan juga swakelola.
Sebelum masuknya sistem LPSE ini, proses lelang pengadaan barang dan jasa di BP Batam memang sering menjadi sorotan dari lembaga sosial masyarakat (LSM) dan masyarakat.
Contohnya pengadaan jasa pengamanan tahun lalu dan beberapa tender pembangunan fisik.(leo)