batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, angkat bicara perihal penanganan pasien terlantar yang tidak memiliki keluarga atau keluarganya tidak bisa dihubungi.
Rudi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam tetap akan membantu karena tanpa harus melihat asal usul yang bersangkutan.
”Itu manusia, harus kita jaga juga. Tak perlu tahu asal darimana, kalau yang jelas ada di Batam maka harus pemerintah selesaikan,” tegas Rudi, Kamis (10/10/2019).
Rudi menyebut penanganan pasien terlantar ini domainnya Dinas Sosial (Dinsos) dengan mensyaratkan kartu identitas agar bantuan dapat dikucurkan.
Namun, ia menegaskan, pihaknya akan mencari cara lain jika seandainya korban tidak memiliki identitas, karena penanganan medis sifatnya segera.
”Persyaratannya, Dinsos bisa tangani kalau ada identitas. Kalau tidak ada identitas ini yang kami akan cari solusinya, supaya bisa berobat, mereka bangsa kita juga,” imbuhnya.
Banyaknya pasien yang tidak bertuan menjadi dilema bagi rumah sakit di Batam. Sementara pasien harus segera mendapatkan penanganan medis dengan cepat.
Di sisi lain tidak ada keluarga atau pihak penjamin yang bersedia bertanggung jawab atas biaya perawatan pasien yang tidak bertuan tersebut.
”Ini benar-benar dilema bagi kami. Kemana kita mau klaim, termasuk jika pasien tersebut meninggal dunia,” kata dr Sahat, perwakilan Rumah Sakit Elizabeth saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS dan Komisi IV, Rabu (9/10/2019) lalu.
Ia mencontohkan ketika ada pasien kecelakaan yang tidak bertuan dan tidak memiliki alamat yang jelas, sementara kartu tanda penduduknya juga dari daerah lain.
Rumah sakit sering kali kesulitan menghubungi keluarga, sehingga jika kritis perlu tindakan medis semisal operasi dan tindakan lainnya.
”Ini yang belum ada solusinya. Ini kita sampaikan ke Komisi IV supaya ada solusi bagi kami pihak rumah sakit,” tutur Sahat.
Senada disampaikan Direktur RSUD Embung Fatimah, Ani Dewiyana. Menurut dia banyak pasien yang tidak memiliki identitas jelas yang harus mendapatkan penanganan medis, sementara tak ada pihak keluarga yang bisa dihubungi.
”Apalagi, hampir semua pasien tak bertuan dilimpahkan ke kami (RSUD, red), sehingga ketika ia meninggal kami kesulitan mengakses atau menghubungi keluarga si pasien,” kata Ani.
Dalam RDP tersebut perwakilan rumah sakit juga berharap ada solusi bagi mereka. Salah satunya menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta agar dialokasikan ke sana.
Sehingga ketika ada pasien yang tidak bertuan, rumah sakit bisa dengan cepat memberikan penangan medis tanpa harus menunggu pihak keluarga.
”Dana CSR itu kami pikir tepat bisa sebagiannya dialokasikan untuk pasien tak bertuan ini,” ungkap Sahat lagi.(iza)