batampos.co.id – Menteri Agra­ria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Sofyan Djalil, memperingatkan semua pihak untuk tidak main-main dengan penguasaan tanah.

Pihaknya kini tengah bekerja sama de­ngan kepolisian untuk mengu-sut dan me­nang­kap pa­ra mafia tanah.

Menurut Sofyan, selama ini mafia tanah adalah salah satu hambatan utama dalam investasi.

Ia memberi contoh seperti invetasi dari perusahaan Korea Selatan, PT Lotte Chemical senilai 4 miliar dolar AS atau setara Rp 56 triliun (kurs Rp 14.000/USD) menjadi terhambat.

Lotte ingin membangun kawasan Industri di Provinsi Banten. Namun, sampai lebih dari satu tahun kawasan industri tersebut belum mendapatkan izin.

Pemerintah pun berupaya keras agar investor dari Lotte bersabar dan tidak menarik investasi dan membawanya ke Vietnam.

“Jadi, pasar yang besar saja (di Indonesia, red) tidak cukup untuk menarik investasi. Regulasi juga harus dibenahi. Salah satunya adalah masalah tanah. Coba lihat di Vietnam, tidak ada yang namanya mafia tanah,” jelas Sofyan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, saat memantau pembagian sertifikat tanah di Kota Batam, beberapa waktu lalu. Dokumentasi Jawa Pos

Contoh lain di Banten kata Sofyan adalah permasalahan di tanah HPL yang dikuasai PT Krakatau Steel (KS).

Tiba-tiba saja ada orang yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut.

“Dalam perhitungan kami, satu mafia ini bisa menghambat investasi hingga Rp 50 triliun,” jelasnya.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah, RB Agus Widjayanto menjelaskan, jika kasus mafia tanah yang telah terdeteksi oleh pihaknya ada sekitar 60 kasus di 2019.

“Saat ini kami bersama kepolisian sedang menangani kasus tersebut. Pada gilirannya akan diungkap seperti apa modus yang dilakukan para oknum mafia tanah,” ujar RB Agus Widjayanto.

RB Agus Widjayanto mengingatkan agar masyarakat yang berniat menjadi oknum mafia tanah berpikir ulang untuk merugikan orang lain karena pasti akan ditindak tegas.

“Tapi kami harap orang-orang berpikir kembali untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum,” tambahnya.

Dir Reskrimum Polda Metro Jaya, Suyudi Ario Seto, mengungkapkan, sindikat mafia tanah bekerja dengan cara berkelompok hingga berhasil menipu korban dan berhasil menggadaikan Sertipikat rumah korban untuk mendapatkan keuntungan.

Dari penyelidikan kepolisian, ditemukan bahwa para mafia bahkan menggunakan kantor notaris, staf kenotarisan, dan dokumen-dokumen yang semuanya palsu.

Hal itu semua digunakan untuk menipu penjual atau pembeli untuk memindahkan kepemilikan tanahnya pada si mafia.(tau/jpg)