batampos.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman menyebutkan belum semua masyarakat miskin di Kota Batam terkover asuransi kesehatan BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah lewat dana APBD.
“Artinya database yang dimiliki Pemko Batam belum valid. Ada masyarakat miskin yang belum terkover BPJS yang disuport dari APBD,” kata Aman, Jumat (11/10/2019).
Diakuinya, database penerima bantuan BPJS oleh pemerintah ini harus didata ulang. Karena sebagaimana amanat undang-undang, masyarakat miskin ekonomi bawah dan masyarakat yang tidak bekerja wajib dicover jaminan kesehatannya oleh pemerintah.
“Maka nya kita minta agar didata ulang. Agar penerima bantuan ini benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” papar Aman.
Terkait rencana kenaikan BPJS di semua kelas, Aman menegaskan otomatis pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk mensupport dua kali lipat dari jumlah yang telah dianggarkan biasanya.
Namun begitu sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai penambahan anggaran tersebut.
“Informasinya memang ada(kenaikan). Tapi apakah itu juga berlaku untuk kelas 3, kan belum tau,” katanya.
“Yang jelas kita menunggu, kalau itu juga berlaku untuk kelas 3, otomatis anggaran premi asuransi BPJS dari pemerintah harus bertambah dua kali lipat,” jelas Aman lagi.
Disinggung mengenai apakah ada usulan penambahan anggaran BPJS yang dicover dari oleh pemerintah, Aman menjawab belum ada.
Lantas bagaimana jika besarannya itu naik sementara pemerintah daerah belum menganggarkan sesuai besaran tarif yang baru, politikus PKB itu menjawab bisa gunakan pos anggaran tertentuseperti anggaran biaya tak terduga dan lain semacamnya.
“Hukumnya wajib dibayarkan karena terkait dengan kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
“Namun begitu tentu harus didata ulang lagi, sehingga kita betul-betul memiliki data yang valid berapa sebenarnya total masyarakat kita yang harus disuport BPJS oleh pemerintah,” ucapnya.(rng)