batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam akan menerapkan sistem paket untuk warga miskin yang masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI) tahun 2020 mendatang.
”Kami lagi cari solusi agar tidak ada tunggakan iuran jika benar-benar naik tahun depan,” kata Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi, Jumat (11/10).
Didi menyebutkan, BPJS Kesehatan berencana menaikkan iuran seratus persen dari tahun ini. Besar anggaran yang diusulkan untuk tahun depan masih sama dengan tahun ini.
”Sekarang kan belum ada dasar untuk merubah anggaran, karena belum ada ketetapan dari mereka (BPJS, red). Jadi, kami tidak bisa merubah anggaran PBI tersebut,” terangnya.
Untuk itu, sebagai solusi pihaknya menawarkan sistem paket agar pelayanan peserta PBI tetap bisa diakomodir.
”Anggaran kan mencapai Rp 11 miliar lebih. Jadi, menyesuaikan dulu. Kalau mampunya hanya untuk mengakomodir selama pertengahan tahun, sisanya akan kami usulkan di APBD perubahan,” ujarnya.
Didi menambahkan, jaminan kesehatan warga miskin ini merupakan prioritas. Saat ini ada 36 ribu warga miskin yang ditanggung Pemko Batam untuk iuran BPJS.
”Kami tentu berharap tidak ada keterlambatan untuk pembayaran iuran ini. Karena kasihan juga merekanya. Makanya kami coba menawarkan sistem paket ini,” imbuhnya.
Ia menjelaskan karena kenaikan mencapai 100 persen, tentu ada kenaikan dua kali lipat dari anggaran yang sudah disusun dan diajukan tahun ini.
”Besaran anggaran masih sama. Jadi, pastinya kurang jika iuran benar-benar naik,” sebutnya.
Pihaknya juga tidak bisa mengurangi jumlah peserta PBI. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan.
Untuk itu, pihaknya mencari solusi agar warga miskin tetap mendapatkan perawatan, khususnya PBI.
”Data yang dibantu ini sudah sesuai dengan data dari Dinsos tersebut. Jadi, tidak bisa diubah menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada saat ini,” imbuhnya.(yui)