batampos.co.id – Pemerintahan Malaysia yang dipimpin Pakatan Harapan (PH) memprediksi pertumbuhan ekonomi negara itu sebesar 4,8 persen pada 2020 mendatang. Prediksi ini lebih tinggi 0,1 persen dibandingkan dengan proyeksi tahun ini. Pendapatan negara tersebut diperkirakan sebesar RM 244,53 miliar atau setara dengan 58,4 dolar Amerika. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 7,1 persen dari proyeksi tahun ini.
Sejumlah pengamat mengatakan, prediksi pertumbuhan ekonomi Malaysia ini memiliki banyak kesamaan dengan pemerintahan sebelumnya di tangan Najib Razak.
”Anggarannya sangat mirip dengan yang ada di tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang benar-benar istimewa. Mere-ka hanya memodifikasi kebijakan tetapi tidak ada perubahan konkret dari administrasi Najib. Prediksi pendapatan pun berkurang,”ujar Analisis Ekonomi Malaysia, Nanthakumar Loganathan dari Universiti Teknologi Malaysia seperti dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (12/10).
”Itu adalah kesempatan yang terlewatkan. Mereka harusnya bisa menggunakan instrumen fiskal, dengan memperkenalkan atau meningkatkan pajak untuk meningkatkan pendapatan,” tambahnya.
Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengemukakan, penetapan anggaran 2020 mendatang tak lepas dari revisi defisit fiskal dari target awal 3 persen menjadi 3,2 persen. Demikian juga halnya pajak Barang dan Jasa (GST) yang kini dihapuskan sebagai realisasi dari janji kampanye PH saat Pemilu lalu.
”Keputusan itu dibenarkan karena pemerintah telah berhasil menurunkan inflasi menjadi 0,2 persen untuk paruh pertama 2019, dibanding-kan dengan 1 persen pada 2018 dan 3,7 persen pada 2017. Angka-angka membuktikan bahwa GST yang diperkenalkan di bawah pemerintahan sebelumnya menghasilkan inflasi. Dengan menghapuskan GST pada Juni 2018 lalu dan menggantinya dengan Pajak Penjualan dan Jasa pada September 2018, inflasi telah berkurang ke level terendah sejak 2007,” ujar Lim
Dia juga menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk memperkenalkan kembali GST yang tadinya mendapat potongan 6 persen.
Dalam rapat ekonomi ini, Ekonom dari The Institute for Democracy and Economic Affairs Malaysia Lau Zheng Zhoumenyoroti dampak sejumlah kebijakan fiskal yang berubah.
”Penghapusan GST, kebijakan fiskal, efektivitas penggunaan uang tunai hingga keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di sini. Banyak PR negara untuk memperbaiki krisis ekonomi ini,” ung-kapnya.
Lau mengungkapkan, dalam upaya mengurangi ketergantungan Malaysia pada tenaga kerja asing, pengusaha yang mengganti karyawan asing dengan karyawan lokal akan menerima insentif hingga RM 250 sebulan selama dua tahun. Selain itu, seorang Malaysia yang menggantikan pekerja asing akan diberikan insentif gaji antara RM 350 hingga RM 500, untuk periode yang sama.
Lau menyoroti bahwa pemberian handout semacam itu merupakan tren yang mengkhawatirkan karena akan menyebabkan tekanan inflasi untuk upah, tetapi tingkat produktivitasnya akan sama.
“Jika tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekonomi dalam jangka pendek, pemberian uang tunai akan berhasil. Tapi apa artinya dalam jangka panjang? Apakah akan terus meningkat? Ini membantu memenuhi kebutuhan hidup tetapi tidak secara fundamental menyelesaikan masalah ekonomi negara,” ujarnya. (*)