batampos.co.id – PT Adhya Tirta Batam (ATB) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam kini tengah sibuk.
Mereka sedang menginventarisir aset-aset yang dimiliki ATB jelang pengakhiran perjanjian konsesi pengelolaan air bersih di Batam, 2020 mendatang.
Beberapa aset yang tengah didata itu antara lain water treatment plant (WTP), pipa, dam, dan lainnya.
“Ini juga lagi berlangsung. Tengah dikerjakan. Butuh waktu setahun,” kata Kepala Kantor dan Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan.
Setelah semua terdata dan dihitung nilainya, aset-aset tersebut akan ditetapkan menjadi barang milik negara (BMN).
Selanjutnya, aset tersebut bisa dikerjasamakan lagi dengan pihak pemegang konsesi air bersih di Batam berikutnya.
Dalam melakukan pendataan aset, BP Batam membentuk tim dengan PT ATB. Selain itu, BP Batam juga menggandeng konsultan.
“Aset-aset yang disewakan ke ATB sejak 1995 lalu yang nilainya hampir Rp 100 miliar itu diinventarisasi lagi,” katanya lagi.
Setelah semua beres, baru bisa dilakukan lelang konsesi air bersih di Batam. Lelang akan dilakukan pada tahun 2020 nanti.
Sebelum konsesi berakhir, Binsar memastikan pihaknya sudah mendapatkan nama pemenang tender.
Selama masa transisi dalam proses lelang itu, ATB tetap akan bertanggung jawab dalam menyediakan pengelolaan dan pendistribusian air bersih Batam sampai 2021 mendatang.
“Sesuai dengan klausul yang tertera dalam perjanjian konsesi, enam bulan dari berakhirnya konsesi, ATB masih akan menjalankan operasional. Masa tersebut disebut masa transisi,” ujar Binsar.
Selama masa transisi itu pula, pemenang lelang yang baru akan mempelajari terlebih dahulu terkait distribusi air bersih di Batam.
Sehingga meski sudah memenangkan tender, mereka tidak bisa langsung menjalankan konsesi.
“Kita juga mengutamakan agar tidak mengganggu pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat dan bisa terus terpenuhi,” tambah Binsar.
Perbincangan publik terkait siapa yang akan memegang konsesi air bersih di Batam nanti sudah kerap mengemuka.
Sejumlah pejabat dan wakli rakyat pernah menyamapaikan opsi dan pendapat masing-masing terkait siapa yang layak mengelola air bersih di Batam.
Anggota DPRD Batam, Ruslan M Ali Wasyim, pernah mengatakan mestinya pengelolaan air bersih Batam diambil alih pemerintah daerah.
Setidaknya, kata dia, pemerintah daerah baik Pemko Batam maupun Pemprov Kepri dilibatkan dalam konsesi air bersih.
“Kita mendorong pemerintah daerah agar mengambil peran dalam hal pengelolaan berkelanjutan itu,” ujarnya.
“Kalaupun tidak di pengelolaan pelaksanaan operasional atau hal lainnya, pemerintah harus ambil bagian dalam konsensi perpanjangan ke depan,” kata politikus Golkar itu lagi.
Baru-baru ini, Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengisyaratkan konsesi air bersih di Batam kemungkinan akan kembali diserahkan ke PT ATB.
Dengan catatan, bagi untung dari ATB ke BP Batam harus lebih besar dari selama ini.
“Karena dalam perjanjian kalau tak salah saya, kalau kontrak habis, semua aset ATB jadi aset BP. Nah (selanjutnya) maka aset kami banyak kan, tentu hitungannya beda,” kata Rudi, Jumat (4/10/2019) lalu.
Ia mengaku belum membicarakan tentang kelanjutan konsesi pengelolaan air di Batam beserta mekanismenya.
Akan tetapi, ia menegaskan, perihal keuntungan BP Batam harus mendapat porsi yang lebih.
“Yang penting keuntungan BP Batam minta juga, ini kalaupun, saya ulangi ya kalaupun ATB dilanjutkan konsesinya, kalaupun, maka berapa bagian untuk BP Batam,” imbuhnya.
Seperti diketahui, selama ini BP Batam menerima sejumlah pendapatan dari pengelolaan air bersih oleh ATB.
Di antaranya pembayaran air baku dari waduk-waduk yang dikelola ATB. BP Batam juga menerima royalti sebesar 15 persen dari total deviden yang dibagikan kepada pemegang saham.
Selain itu, BP Batam juga mendapatkan pembayaran sewa tetap atas penggunaan fasilitas oleh ATB.
Namun, pendapatan itu tidak seluruhnya dinikmati BP Batam. Berdasarkan surat perjanjian kerja sama Nomor 05/PERJ-KA/III/2017 dan 01/PKS/HK/III/2017, BP Batam harus berbagi pendapatan itu dengan Pemko Batam.
Komposisinya, Pemko Batam mendapat 30 persen dari total hasil penjualan air baku. Sementara dari pendapatan royalti, BP Batam harus merelakan 30 persennya untuk diberikan ke Pemko Batam.
Tak hanya itu, Pemko Batam juga mendapatkan bagian sebesar 5 persen dari pendapatan sewa aset.
Menanggapi dinamika ini, Head of Corporate Secretary ATB Maria Jacobus, mengatakan, pada prinsipnya pihaknya akan patuh atas apa yang tertera dalam kontrak konsesi.
“Nah, kami sudah pada posisi bahwa mari berdiskusi dalam hal yang perlu didiskusikan. Baik masalah aset, teknologi, sumber daya manusia dan sebagainya,” kata Maria.
Maria juga mengatakan, pihaknya sudah mempresentasikan bagaimana langkah-langkah untuk mengakhiri masa konsesi itu.
“Seperti apa saja hal-hal, khususnya sisi administrasi, melakukan kajian dan survei ke lapangan seperti apa, hingga hal-hal yang menuju mufakat,” jelasnya.
“Kalaupun tidak menemukan kata mufakat, tentunya akan kita bahas juga seperti apa berikutnya,” terang Maria lagi.
Mengenai penghitungan aset yang dimiliki oleh ATB hingga saat ini, Maria mengatakan tentunya ada perhitungan dan kajian lebih mendalam dari berbagai sisi, khususnya dari sisi finansial.
ATB juga memiliki tim pengakhiran konsesi yang memang turut membantu BP Batam dalam menghitung aset lama dari BP Batam dan aset-aset baru yang dibangun oleh ATB.
ATB juga dalam menghitung aset, juga melakukannya dengan hati-hati. Mengingat ada aset lama dan aset baru.
Dan sesuai perjanjian konsesi, ATB baru dapat memberikan informasi aset enam bulan sebelum konsesi berakhir.
“Jadi ngapain kita berikan terburu-buru, sementara hasilnya nggak afirmatif dan maksimal. Lebih baik kita lakukan secara pelan namun pasti,” terangnya.
Maria mengatakan, ATB saat ini memiliki 238 ribu pelanggan. Jadi ketika mau serahkan aset berupa meteran dari 238 ribu pelanggan, maka harus validasi dan verifikasi.
Ini butuh waktu berapa lama, apalagi jika ada meteran yang aksesnya tertutup pagar atau tertimbun tanah.
Di tempat terpisah, akademisi yang juga pengamat dari Politeknik Negeri Batam, Muhammad Zaenuddin, mengemukakan bahwa proses kerja jelang berakhirnya konsesi ATB ini jangan sampai mempengaruhi pelayanan air bersih kepada ratusan ribu pelanggan yang ada di Batam.
“Yang penting, jangan sampai pasokannya terganggu ke masyarakat. Itu saja,” ujar Zaenuddin di Batam Center, Sabtu (12/10/2019) lalu.
Zaenuddin mengatakan, pengelolaan air bersih di Batam saat ini dijalankan dengan sistem privatisasi oleh PT ATB.
Sistem ini bukanlah hal baru di Indonesia. Proyek privatisasi air pertama terjadi di Serang Utara, Banten pada 1993, kemudian Batam tahun 1996 lalu.
Di Batam, konsesi ini dijalankan oleh Badan Otorita Batam (BP Batam) dan PT ATB sebagai pemegang konsesi.
“Nah, mengenai privatisasi air, kita nggak bisa menafikan di satu sisi mengenai kemanusian, berbicara hajat hidup orang banyak,” paparnya.
“Di satu sisi komersialisasi, bisnis. Ini perlu dikawal dalam pengelolaan dan konsesi baru ke depan,” tegasnya lagi.
Menurutnya, siapapun nantinya yang memenangkan tender pengelolaan air bersih di Batam setelah konsesi berakhir, harus mampu menghadirkan air bersih yang sehat dengan menggunakan teknologi modern dengan meremajakan WTP di berbagai waduk, dan menyegerakan beroperasinya Dam Tembesi.
“Batam ini pulau, manfaatkanlah di sekitarnya, pengelolaan air laut menjadi air bersih. Singapura jadi contoh. Tak sepenuhnya mereka bergantung kepada Johor,” jelasnya.
Lanjutkan Investasi
Meski masa konsesi akan segera berakhir, PT Adhya Tirta Batam (ATB) tetap terus meningkatkan kualitas pelayanan demi menjaga keandalan suplai air bersih kepada pelanggan.
Perseroan tetap menggelontorkan investasi besar untuk peningkatan kualitas jaringan.
Head of Corporate Secretary ATB Maria Jacobus, mengatakan, pihaknya tetap akan fokus untuk memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan di akhir masa konsesi.
“ATB tak terlalu pusing dengan pengakhiran konsesi, karena setiap kontrak memang harus diakhiri,” jelasnya.
“Yang paling penting adalah, pelayanan tidak boleh turun,” ujarnya lagi.
Tahun ini ATB tetap mengeluarkan biaya investasi miliaran rupiah untuk meningkatkan keandalan suplai.
Tidak hanya itu, perseroan juga terus berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah.
untuk batampos.co.id
Pekerjaan relokasi pipa DN 600 mm di Batuaji yang telah rampung dikerjakan akhir Agustus lalu merupakan bagian dari upaya tersebut.
Dengan adanya relokasi pipa, pemerintah bisa melakukan pekerjaan pelebaran jalan di wilayah tersebut tanpa harus khawatir merusak pipa distribusi ATB, yang bisa berimbas pada terkendalanya suplai ke daerah Batuaji dan sekitarnya.
“Kita berkoordinasi aktif dengan pemerintah dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, investasi untuk peningkatan kualitas suplai juga terus dikerjakan.
Di antaranya, relokasi pipa distribusi di Flyover Laluan Madani yang dilakukan pada Juni silam dan paket pekerjaan peningkatan supai ke Tanjunguncang yang akan selesai pada Desember mendatang.
Pekerjaan relokasi pipa 600 mm di Flyover Laluan Madani dikerjakan pada Juni silam, dan selesai pada awal Juli.
Pekerjaan yang memakan biaya ratusan juta rupiah itu membuat suplai ke daerah Baloi One Residence, Baloi Mas, Batu Batam, Anggrek Permai, dan sekitarnya meningkat.
Sementara paket pekerjaan untuk peningkatan suplai Tanjunguncang sudah mulai dikerjakan sejak pertengahan tahun ini.
Pekerjaan ini dilakukan agar suplai air ke Tanjunguncang yang selama ini masih belum optimal, bisa dioptimalkan dengan bantuan suplai dari Dam Mukakuning.
Kendati pekerjaan baru selesai pada Desember mendatang, namun dampak dari paket pekerjaan ini sudah mulai dirasakan masyarakat.
“Sekarang waktu air mengalir sudah mulai membaik, walaupun belum 24 jam. Kami berharap, kondisi akan jauh lebih baik setelah pekerjaan selesai,” jelasnya.
Menurut Maria, sejatinya investasi yang dilakukan ATB tidak ekonomis secara bisnis. Karena, modal yang ditanam tidak akan kembali dalam waktu setahun kedepan.
Padahal, tahun depan konsesi ATB akan berakhir. Namun, ATB tidak semata-mata memperhatikan keuntungan bisnis.
Perseroan menilai, keandalan pelayanan adalah yang paling utama. Setelah 24 tahun memberikan yang terbaik bagi Batam, ATB tak ingin kualitas layanannya turun, walaupun di akhir konsesi.
“Pelanggan tidak perlu khawatir, karena kami akan tetap memberikan pelayanan optimal sampai akhir,” tuturnya.
“Bahkan, kami tidak akan ragu-ragu keluar uang, walaupun secara bisnis tidak menguntungkan,” jelasnya lagi.
Selain itu, isu keterbatasan sumber daya air hendaknya juga mendapat perhatian serius. Menurut Maria, cadangan air baku di Batam saat ini sudah tinggal 10 persen, atau 350 liter per detik.
Padahal, pertumbuhan sambung baru terus bergerak cepat setiap bulannya. Dalam satu bulan, ATB menerima 800 permintaan sambung baru. Dengan permintaan setinggi itu, pertumbuhan kebutuhan air di Batam bisa mencapai 200 liter perdetik setiap tahunnya.
Dengan asumsi tersebut, maka cadangan air baku yang ada sekarang hanya bisa bertahan kurang dari dua tahun lagi.
Menurut Maria, komitmen pembangunan ekonomi di Batam harus terus diselaraskan dengan pembangunan ekologi.
Jika tidak daya dukung dan daya tampung Batam berpotensi terus tergerus, sehingga daya saing kawasan juga menurun.
Karena itu, gerakan bersama untuk konservasi daerah tangkapan air dibutuhkan demi ketersediaan air dimasa mendatang.
“Bagi kami, isu ini jauh lebih urgen untuk diperhatikan. Kita harus bersama-sama berpikir mengenai ketersediaan air bersih di Batam untuk jangka panjang,” tutupnya.(cha,leo)