batampos.co.id – Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta Komisi I dan III DPRD Batam untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap reklamasi di Kota Batam.

Sebab, sampai saat ini masih banyak perusahaan yang melaksanakan reklamasi secara ilegal.

“Saya perintahkan kepada kedua komisi tersebut untuk melakukan sidak secara intens di lapangan, untuk memastikan apakah proses reklamasi tersebut sesuai aturan atau tidak,” tegas Nuryanto, Kamis (17/10/2019).

Terkait penegasan KPK yang menyatakan izin reklamasi di Batam maupun Kepri tak lagi bisa diterbitkan karena adanya Perda RZWP3K yang belum selesai, Nuryanto mengaku belum mendapatkan informasi.

“Setahu saya izin reklamasi di Batam pada 2016 lalu oleh Pemko Batam karena banyak perusahaan yang melakukan reklamasi dengan menyalahi izin amdalnya,” jelasnya.

Ilustrasi reklamasi. Foto: Dokumentasi batampos.co.id

“Kami pasti akan menindaklanjuti ke pihak terkait,” terangnya lagi.

Sementara anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha, menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengidentifikasi reklamasi di Batam dan yang tak mengantongi perizinan yang ditetapkan.

“Tentunya kami harus memanggil instansi terkait, meminta reklamasi yang tak sesuai aturan dihentikan,” kata politisi Hanura tersebut.

Pihaknya akan mempelajari apakah diperbolehkan atau tidak oleh undang-undang reklamasi di Kota Batam.

“Kalaupun pemerintah sudah terlanjur mengeluarkan perizinan, tentu masyarakat berhak mengajukan keberatan atau upaya hukum melalui PTUN agar dibatalkan kalau reklamasi itu melanggar perizinan,” tegasnya.(gas)