batampos.co.id – DPRD Batam sampai saat ini belum menandatangani KUA PPAS 2020. Penyebabnya dari penyerahan KUA PPAS yang jatuh pada 15 Juli 2019 lalu, hanya bersifat simbolis, sedangkan isinya tidak sesuai.

“Kami DPRD Batam menolak karena di ketentuan PP 12 itu, penyerahan dokumen KUA PPAS harus berwujud fisik,” ujar Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Kamis (17/10/2019).

“Karena ada faktor administratif supaya tidak ada pelanggaran. Kalau itu semua sudah diakomodir di dalam KUA PPAS, kami bisa menerima,” jelasnya lagi.

Faktanya, dari 15 Juli hingga 6 September 2019, KUA PPAS itu baru diserahkan Pemko Batam setelah disurati DPRD Batam.

Sementara efektif pembahasannya setelah terima dokumen pada 12 September 2019 danĀ  baru dibahas empat hari.

“Karena waktu terbatas, kami tak bisa menandatangani KUA PPAS itu, karena kami tak tahu isinya apa,” jelasnya.

“Seiring berjalannya waktu, maka Pemko Batam tak bisa ajukan ranperda tanpa KUA PPAS,” katanya.

ilustrasi

“Namun demikian, ranperda ini berangkat dari jawaban fraksi dan jawaban Walikota Batam,” terangnya, Kamis (17/10/2019).

Sekarang karena belum ada kesepakatan baku, DPRD akan melihat sesuai kebutuhan program yang bisa berkurang ataupun bertambah.

“Spirit kami baik. Insyaallah tetap pembahasan dijadwalkan pembahasan ketentuan aturan berlaku sebelum tanggal 30 November,” tuturnya.

“Sebelum diserahkan ke komisi, nantinya akan ada arahan dari banggar,” ujarnya.

Kalau nantinya tidak mau DPRD Batam dikenakan sanksi karena tak ditandatanganinya Ranperda 2020 hingga akhir tahun, Nuryanto menegaskan DPRD Batam harus bekerja ekstra keras.

“Yang jelas dengan keterlambatan Pemko Batam menyerahkan dokumen ke DPRD Batam, itu menjadi penghambat dan mempersulit DPRD Batam,” jelasnya.

“Ini merupakan yang terparah, Pemko Batam sudah sempat meminta maaf di forum,” kata dia lagi.

Alasan Pemko Batam lanjutnya, dokumen belum selesai. Kata dia, jika KUA PPAS tidak ada pasti akan langsung ditolak.

“Kalau sampai 30 November nanti belum diketuk, DPRD Batam dipastikan terkena sanksi enam bulan tak gajian,” kata dia.

“Kalau memang terpaksa, anggaran tahun 2020 akan menggunakan anggaran sebelumnya. Pelaksanaannya menggunakan peraturan kepala daerah,” ujarnya mengakhiri.(gas)