batampos.co.id – Pemerintah berencana menyesuaikan harga gas untuk rumah tangga. Namun, kenaikan harga tersebut bukan di atas harga jual elpiji.

Sebab, pemerintah sedang mendorong diversifikasi energi dari elpiji 3 kg ke pemakaian gas bumi.

”Rencananya, minggu depan BPH Migas melakukan public hearing dengan pemerintah daerah,’’ ujar Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Djoko Siswanto, di sela peresmian jaringan gas (jargas) bumi untuk rumah tangga di Probolinggo, kemarin.

Jargas di Probolinggo dan Pasuruan terbagi menjadi sebelas sektor dengan total 8.150 sambungan rumah tangga.

Gas tersebut bersumber dari Husky CNOOC Madura Ltd dengan alokasi 0,2 MMSCFD.

’’Policy pemerintah asal perubahan itu masih di bawah elpiji tidak masalah,’’ ucapnya.

Sampai akhir 2018 lalu, total jargas rumah tangga mencapai 486.229 sambungan. Sebanyak 67 persen atau 325.773 sambungan di antaranya dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Sebanyak 155.771 atau 32,04 persen dibangun dengan menggunakan dana PGN dan 4.685 sambungan dengan dana Pertamina.

Pemerintah pusat berencana menyesuaikan harga gas untuk rumah tangga. Tampak sambungan jaringan gas rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Kaltim Post/jpg

”Pada 2020 akan bangun 300 ribu sambungan dengan anggaran Rp 3 triliun. Target ini naik tiga kali lipat jika dibandingkan dengan 2019,’’ jelasnya.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Redy Ferryanto, menyatakan, saat ini PGN mengoperasikan 564.445 sambungan rumah tangga.

Sebagian besar dibangun dengan APBN. Di Jatim, hingga akhir tahun lalu (koma) total 65.961 sambungan menggunakan dana APBN.

’’Harapan kami, adanya sambungan gas rumah tangga di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,’’ katanya.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Sumihar Panjaitan menjelaskan, dalam public hearing yang membahas kenaikan harga gas untuk rumah tangga tersebut, akan diundang sejumlah pemerintah kabupaten/kota.

’’Pada public hearing itu, kami dengar dulu, lalu kami kaji. Kemudian, akan kami sarikan dalam penetapan harga,’’ ujarnya.(res/c20/oki/jpg)