batampos.co.id – DPRD Kota Batam mengapresiasi Pemko Batam yang sudah menanggung iuran BPJS puluhan ribu warga kurang mampu.
Meski demikian, masih banyak warga kurang mampu yang belum ditanggung oleh Pemko Batam. Makanya validasi data penerima bantuan ini masih perlu diperbaiki.
”Kalau total berapa yang terima bantuan iuran BPJS saya tidak tahu persis. Tapi fakta di lapangan, memang masih banyak yang belum ter-cover,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman.
Aman mengatakan, di lapangan banyak ditemukan warga yang berobat di rumah sakit dengan biaya pribadi. Padahal ekonominya pas-pasan.
”Kalau di lapangan memang banyak yang bermasalah saat perobatan. Ada bahkan yang tidak punya BPJS. Dan itu memang fakta di lapangan,” ujarnya.
Menurut politikus PKB tersebut, pendataan ini harus dilakukan rutin tiap tahun. Dimana ada sejumlah warga Batam yang pindah atau pulang kampung.
Sangat memungkinkan juga warga kurang mampu bertambah karena faktor ekonomi global.
”Jadi, pendataan harus dilakukan. Pendataan dan validasi sangat penting,” jelasnya.
“Bahkan banyaknya angka pengangguran saat ini harus menjadi perhatian,” kata dia lagi.
Artinya lanjut Aman, semakin banyak warga yang pengangguran berarti akan semakin banyak warga miskin.
Pantauan di lapangan, banyak warga yang tinggal di rumah liar yang harus bayar sendiri. Ini sangat memberatkan, apalagi pendapatan pas-pasan untuk kehidupan keluarga.
”Kalau kami itu sekarang ditanggung perusahaan suami. Tapi sejak dulu kami mandiri dan bayar sendiri,” kata Lina, warga ruli Pandanaran, Tembesi.
“Tak pernah ditanggung Pemko. Kalau suami tak kerja maka akan bayar sendiri,” jelasnya lagi.
Lina mengatakan, suaminya yang bekerja tidak tetap membuatnya harus menyisihkan pendapatan suaminya untuk bayar iuran saat suami tak kerja.
”Kalau bisa sih ditanggung Pemko Batam. Tetapi sudah beberapa tahun tinggal di sini tak pernah didata dan belum pernah dapat bantuan iuran BPJS,” ujarnya.
Seorang warga yang tinggal di ruli Danau Merah, Batuaji, Santo, juga mengaku tidak pernah ditanggung Pemko Batam.
Iuran BPJS kelas III satu keluarga tersebut ditanggung sendiri.
”Kerja juga tak tetap, kami yang di ruli ini kebanyakan bayar sendiri BPJS-nya,” paparnya.
“Kalau ada kerja di perusahaan paling itu saja yang tak bayar sendiri. Kalau memang ada Pemko yang bayar iuran tolonglah kami warga ini dibantu,” jelasnya lagi.(ian)