batampas.co.id – Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal, mengingatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri yang menjadi saksi dalam perkara dugaan suap izin reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, untuk kooperatif. Karena apabila mangkir sebagai saksi dalam persidangan, hukuman denda dan kurungan penjara sudah menanti.

“Bagi pejabat Pemprov Kepri harus kooperatif, karena apabila kita mangkir dengan berbagai alasan yang tidak-tidak, tentu ada konsekuensi tersendiri yang akan terima. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak hadir sebagai saksi di persidangan,” ujar Heri Mokhrizal, Kamis (17/10/2019)

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri ter­sebut menegaskan, bagi pihak-pihak yang sudah ditetap­kan sebagai saksi tapi se­ngaja mempersulit proses hukum yang sedang berlangsung, tentu sanksi sudah menunggu. Yakni, dikenakan denda Rp 200 juta atau menjalani kurungan selama tiga tahun.

Heri sendiri akan hadir sebagai saksi untuk terdakwa Abu Bakar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini, Jumat (18/10). Ia mengaku tidak tahu, siapa pejabat lainnya yang dihadirkan sebagai saksi.

“Pada persidangan sebelumnya ada sejumlah pejabat yang sudah menjadi saksi, salah satunya adalah Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri,” jelas Heri.

Disebutkan Heri, kesaksiannya pada persidangan nanti untu tersangka Abu Bakar, terhadap Budi Hartono, Edy Sofyan dan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Berdasarkan surat panggilan yang ia terima, ia dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas tersangka Abu Bakar terkait kasus suap terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019 yang melibatkan Nurdin Basirun.

“Kami akan selalu kooperatif, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena ada beberapa tersangka, tentu ada kemungkinan untuk bersaksi lagi di pengadilan bagi tersangka lainnya,” tutup Heri.

Terpisah, Pengacara Gubernur Nurdin, Andi Muhamamd Asrun, mengatakan sampai sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru sekali memeriksa kliennya sebagai tersangka dalam perkara suap izin reklamasi dan dugaan gratifikasi jabatan. Ditanya kapan Nurdin dijadwalkan menjalani persidangan, Andi mengatakan secepatnya akan digelar pada November mendatang.

“Paling lambat pada Desember 2019 nanti. Kami tetap minta pejabat Kepri yang menjadi saksi untuk kooperatif pada saat persidangan nanti. Sehingga persoalan ini menjadi terang benderang,” ujar Andi.

Seperti diketahui, selain menetapkan lima tersangka, KPK turut menyita uang Rp 6,1 miliar yang diduga uang suap dan gratifikasi. Uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan, mulai dari dolar AS, Singapura, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dolar Hongkong serta rupiah.

Jumlah uang diduga gratifikasi sebesar Rp 3,7 miliar dengan rincian 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dolar Hongkong, 5 euro, serta Rp 132.610.000. (jpg)