batampos.co.id – Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristyanto, menyerahkan sepenuhnya penunjukan menteri kepada Presiden.
Sebab, penunjukan menteri merupakan hak prerogratif Presiden. Bagi Hasto, jatah untuk PDIP harus tetap yang terbanyak.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di kantor DPD PDIP Jatim, kemarin. Dia menjelaskan beberapa persoalan tentang penunjukan menteri.
Hasto menyebut, Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
’’Intinya penyusunan sudah final, susunannya sesuai representasi partai koalisi,’’ katanya.
Dia juga menjelaskan tentang asal atau jalur menteri pada periode kedua kepempimpinan Jokowi.
Yakni jalur partai politik, profesional, kepala daerah dipromosikan, aparatur sipil negara (ASN), serta tokoh nasional atau masyarakat.
Masing-masing nama dari jalur tersebut dipilih sesuai kapasitasnya. Hasto yang didampingi Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi, menyatakan tantangan Presiden RI Jokowi pada periode kedua cukup berat.
Seperti radikalisme, serta beragam bentuk kegiatan yang melawan simbolis negara. Lalu, pada bidang perekonomian, Indonesia dituntut mampu menyikapi imbas perang dagang Amerika dan Tiongkok.
’Karena itu, kami serahkan sepenuhnya penetapan menteri kepada presiden, sebab presiden yang paham kebutuhannya,’’ ucapnya.
Terkait bentuk kelembagaan, Hasto memperkirakan tidak banyak perubahan. Bisa jadi ada penggabungan kelembagaan.
Tapi, itu tidak terjadi di semua bidang. Lalu berapa nama menteri yang disetorkan PDIP? Hasto tidak merinci.
Dia hanya menyatakan siap menyerahkan berapa pun yang diminta. Seratus nama pun, PDIP siap.
’’Kami sudah melakukan kaderisasi berjenjang, banyak kader kami menjadi kepala daerah dan mumpuni untuk membantu presiden,’’ ungkapnya.
Ada tiga nama kepala daerah yang disebut Hasto. Yakni Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Bupati Ngawi, Budi Sulistyo atau Kanang dan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
Ketiganya saat ini masih menjabat kepala daerah dua periode. Ketiganya juga ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.
’’Posisi Bu Risma saat ini menjadi salah satu ketua di DPP PDIP,’’ ungkapnya.
Presiden Jokowi dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah paham profil tiga nama tersebut.
Mereka dinilai punya kapasitas, kredibilitas, dan kemampuan yang sangat bagus. Seperti yang diungkapkannya, Risma, Kanang, maupun Azwar Anas bisa masuk dari jalur kepala daerah.
Saat ditanya, rumor bahwa dirinya juga berpotensi menjadi menteri, Hasto menyatakan tidak.
Masih banyak orang lain yang lebih mampu. Mereka memiliki kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas menjadi menteri.
Dia tidak membantah juga tidak mengiyakan tentang isu tersebut. Hasto mengungkapkan apabila ada penunjukan dari Presiden untuk menjadi menteri, dirinya pilih menjadi petugas partai.
”Saya sudah pamit dan saya lebih tepat di situ,’’ ucapnya.
Hasto menilai aktivitas bertemu dengan pengurus, membina kader butuh keseriusan. Aktivitas seperti itu tidak bisa asal-asalan.
Karena itu, dia pilih fokus mengurusi partai. Seperti kaderisasi pemimpin di tingkat daerah. ’’Pilihan ini sudah sampaikan ke ketua umum,’’ ujar dia.(riq/jpg)