batampos.co.id – Usulan kenaikan gaji guru honorer disambut baik organisasi profesi. Namun, dengan sejumlah catatan.

Salah satunya, pertimbangan masa kerja. Kepala Biro Pembinaan Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Mansur, mengatakan, besaran kenaikan gaji tak boleh dipukul rata.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mempertimbangkan lama pengabdian.

Karena tak bisa dipungkiri, jika sampai saat ini masih banyak guru honorer dengan masa kerja lebih dari lima tahun.

Selain itu, agar tidak terjadi kesenjangan dengan para guru honorer baru. ”Jumlah jam dan lama pengabdian harus diperhatikan pula,” ujarnya pada Jawa Pos (grup Batam Pos), Sabtu (19/10/2019).

Diakuinya, sampai saat ini gaji guru honorer masih jauh dari kata layak. Ada ratusan ribu guru honorer yang digaji dari sekolah atau masyarakat sesuai kemampuan alias seadanya.

Meski ada juga sejumlah guru honorer di SMA/SMK Negeri yang digaji pemerintah provinsi, itu pun dengan besaran sekitar 40 ribu-80 ribu per jam pelajaran.

”Istilah kenaikan gaji sebenarnya tidak tepat juga. Karena sebelumnya tidak ada aturan pembanding,” tuturnya.

Para honorer saat melakukan aksi unjukrasa beberapa waktu lalu di depan kantor Wali Kota Batam,.Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Menurut dia, pemerintah harus membuat aturan yang jelas untuk urusan gaji guru honorer ini.

Guru honorer mana, negeri atau swasta, yang bakal digaji. Lalu, syarat dan ketentuan seperti apa.

Untuk guru yang honor di sekolah swasta misalnya, pemerintah harus membuat regulasi jelas antara kedudukan gaji yang diberikan dengan honor yang selama ini diperoleh guru dari yayasannya.

Sebab, bisa jadi gaji yang akan diberikan lebih kecil dari honor yang sudah diterima guru selama ini.

Kemudian, lanjut dia, jika dipastikan hanya akan menggaji guru honor yang di sekolah negeri, maka besaran honor dengan jumlah jam harus ditentukan terlebih dahulu.

Ini pun  berpotensi menyulitkan dalam anggarannya karena jumlah jam guru honor sering mengalami perubahan.

”Seharusnya Kemendikbud menawarkan sistem penggajiannya dulu untuk kemudian dibahas dengan  pemerintah dan organisasi profesi guru,” jelasnya.

“Tidak sekedar melempar isu kenaikan gaji yang masih sulit dibayangkan sistemnya,” kata dia lagi.

Terkait hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhajir Effendy, menjelaskan, bahwa ada variabel-variabel yang bakal jadi pertimbangan dalam penentuan gaji masing-masing guru honorer nanti.

Salah satunya, soal lama pengabdian. ”Ini kan minimum. Ada variabel yang ditambahkan nanti. Salah satunya lama mengabdi,” paparnya.

Muhadjir menegaskan, pihaknya akan membuat interval untuk variabel masa ajar ini. Mulai dari 0-5 tahun, 5-10 tahun, dan seterusnya.

Sehingga dipastikan, para guru honorer akan mendapatkan gaji yang sesuai. Sebagai informasi, dalam usulannya pada Kementerian Keuangan sebelumnya, Mendikbud meminta agar gaji guru honorer dinaikkan setara dengan upah minimum regional (UMR) atau sekurang-kurangnya setara dengan guru PNS golongan IIIA masa kerja nol tahun.

Yakni, sekitar Rp 2.579.400 per bulan. Besaran ini diminta untuk dapat dimasukkan dalam DAU (dana alokasi umum, red) tahun depan.

Sehingga, tak lagi diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh pihak sekolah.(mia/jpg)