batampos.co.id – Mulai Jumat (27/9/2019), lalu, Walikota Batam merangkap jabatan (ex officio) sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Salah satu agenda yang mendesak yang digagas Muhammad Rudi, Kepala BP Batam ialah mengubah struktur organisasi BP Batam.

Ia memastikan tidak akan memboyong Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam ke BP Batam.

Ia menilai SDM di BP Batam disebut cukup memenuhi kebutuhan organisasi.

”Enggak (boyong pegawai Pemko). Tak ada itu. Tak ada pegawai Pemko Batam pindah ke sana (BP Batam) dalam SOTK baru ini,” katanya.

Penegasan tidak akan ada pegawai Pemko Batam mengisi jabatan di BP Batam, bahkan ia sampaikan hingga dua kali. Namun, ungkapan Rudi bercabang karena ia menyisipkan kata ’sekarang’ dalam penegasannya.

”SOTK baru ini tak ada pegawai Pemko. Sekarang. Supaya tidak keliru lagi,” katanya.

foto: batampos.co.id / cecep mulyana

Sementara itu, dalam serah terima jabatan Kepala BP Batam beberapa waktu lalu, Rudi sempat menyinggung perihal isu kekhawatiran kehadirannya sebagai pimpinan baru BP Batam akan menggeser SDM yang tidak sejalan dengan dirinya. Untuk diketahui, wali kota merangkap menjadi Kepala BP Batam sempat ditolak oleh beberapa pegawai BP Batam.

”Ada isu, kalau Rudi masuk, semua akan dipindahkan. Itu tidak mungkin. Jadi, tidak mungkin saya pindahkan. Siapa yang bekerja?” tegasnya.

Ia juga mengatakan, seiring rangkap jabatan yang ia jalani. Kini dia mempunyai dua anak buah. Dalam hal ini ia berjanji akan memperlakukan kedua anak buahnya tersebut sama. Termasuk, soal kesejahteraan juga akan diperhatikan. Namun, dalam hal ini ia menekankan soal peningkatan etos kerja.

”Sekarang anak-anak saya ada dua, di BP dan Pemko. Mari kita selesaikan perselisihan. Sebenarnya tidak ada perselisihan, itu karena isu. Tidak mungkin saya telantarkan anak,” kata Rudi.

Namun, ia tidak menampik, seiring SOTK baru bakal ada perubahan. Hal ini membuat SDM tertentu akan bergeser. Sementara untuk struktur organisasi BP, diakui Rudi akan mengalami perubahan. Hal itu akan dikuti perpindahan orang di dalamnya.

”Jadi, ke depan akan ada perubahan. Kenapa perlu disesuaikan, bukan karena mau saya, supaya selamat dalam penggunaan anggaran karena disesuaikan dengan nomenklatur yang ada,” imbuhnya. (iza)