batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato resminya usai dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024, Minggu (20/10). Namun, dalam pidatonya itu Jokowi sama sekali tak menyinggung soal pemberantasan korupsi.
Jokowi berpidato di atas mimbar Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, kemarin. Dia menyampaikan lima hal yang menjadi prioritasnya dalam pemerintahan periode kedua. Prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.
“Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” kata Jokowi.
Kedua, Jokowi berjanji akan tetap melanjutkan infrastruktur. Ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia.
Ketiga, Jokowi ingin menyederhanakan regulasi. dan
Keempat, penyederhanaan birokrasi.
“Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jokowi.
Tak ada isu pemberantasan korupsi yang menjadi prioritasnya. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, tidak terkejut dengan kenyataan ini.
“Bagi kami tidak mengagetkan karena pengabaian isu hukum dalam pernyataan resmi Jokowi memang sudah berkali-kali hal ini terjadi. Salah satunya dalam pidato kemenangan Jokowi di Sentul 14 Juli 2019, yang juga tidak menyinggung pemberantasan korupsi sebagai prioritas pemerintah,” tuturnya.
Dia memprediksi, pemberantasan korupsi dan reformasi lembaga penegak hukum bakal terus menjadi anak tiri dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin nanti. Dia mengkritik isu pemberantasan korupsi sebagai kelemahan Jokowi.
“Isu ini menjadi titik terlemah kinerja pemerintah selama satu periode sebelumnya. Padahal isu hukum dan pemberantasan korupsi semakin ditinggalkan justru akan menjadi beban bagi pemerintahan,” kata Donal.
Revisi Puluhan Undang-Undang
Dalam pidato pelantikannya kemarin, Presiden Jokowi lebih menekankan pada janji akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan memangkas hirarki birokrasi.
Menurut Jokowi, regulasi harus disederhanakan sehingga tidak menjadi penghambat kegiatan investasi.
“Harus kita pangkas, kita potong,” ungkap dia.
Menurutnya, pemerintah akan mengajak DPR membuat dua undang-undang besar. Yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
Jokowi menerangkan, dua UU itu akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.
“Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja lang-sung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.”
Selain itu, Jokowi menjanjikan akan melakukan penye-derhanaan birokrasi secara besar-besaran. Prosedur dan birokrasi yang panjang harus dipangkas. Menurut dia, investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Jokowi menerangkan, eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV akan disederhanakan menjadi dua level saja. Selanjutnya akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.
Dia juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas suami Iriana itu.
Jokowi menyatakan, pada 2045, yaitu pada satu abad Indonesia merdeka, Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.
“Itulah target kita. Target kita bersama,” papar dia.
Produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Pihaknya sudah menghitung, dan mengalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kerja yang produktif.
Berlangsung Meriah
Pelantikan presiden dan wakil presiden, kemarin, berlangsung cukup meriah dan lancar. Jokowi bersama istrinya datang di gedung DPR sekitar pukul 14.47. Sekitar pukul 15.30, prosesi pelantikan pun dimulai. Rapat paripurna pelantikan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, mengawali acara itu dengan penyampaian pidato.
Selanjutnya, dilakukan pengambilan sumpah. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bergantian menyampaikan sumpah dan janji. Setelah itu, Ma’ruf dan Jusuf Kalla bertukar kursi, sebagai tanda pergantian posisi dan penyerahan jabatan wakil presiden.
Jokowi dan Ma’ruf kemudian menandatangani berita acara pelantikan, diikuti pimpinan MPR
Dalam acara tersebut, hadir Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDIP, dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umum Partai Demokrat.
Para ketum partai yang lain juga turut hadir. Seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Oedang, dan ketum partai lainnya.
Para kepala negara sahabat juga hadir. Di antaranya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan utusan khusus kepala negara lainnya. (jpg)