batampos.co.id – Tidak lama lagi Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memiliki Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Rencana sebelumnya, SOTK ini rampung pekan ini.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi, memastikan tidak akan memboyong Sumber Daya Manusia (SDM) dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam. SDM di BP Batam disebut cukup memenuhi kebutuhan organisasi.

“Enggak. Tak ada itu. Tak ada pegawai Pemko Batam pindah ke sana (BP Batam) dalam SOTK baru ini,” kata pria yang juga Wali Kota Batam tersebut, belum lama ini.

Ia meminta hal ini tidak dipahami secara keliru. Penegasan tidak akan ada pegawai Pemko Batam mengisi jabatan di BP Batam bahkan ia sampaikan dua kali.

Namun sayang, ungkapan Rudi bercabang karena ia menyisipkan kata ‘sekarang’ dalam komentarnya.

“SOTK Baru ini tak ada pegawai Pemko. Sekarang. Supaya tidak keliru lagi,” kata dia lagi.

Sementara itu, dalam serah terima jabatan beberapa waktu lalu, Rudi sempat menyinggung perihal isu kekhawatiran kehadiran dia menjadi pimpinan baru di BP Batam menggeser SDM yang tidak sejalan dengan dirinya.

Kantor BP Batam. Foto: Putut Ariyotejo/ batampos.co.id

Untuk diketahui, walikota merangkap menjadi kepala BP Batam sempat ditolak pegawai BP Batam.

“Ada isu, kalau Rudi masuk, semua akan dipindahkan. Itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin saya pindahkan. Siapa yang bekerja,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, seiring rangkap jabatan yang ia jalani. Kini dia mempunyai dua ‘anak’, dalam hal ini ia berjanji akan memperlakukan kedua anaknya tersebut sama.

Termasuk soal kesejahteraan akan diperhatikan akan tetapi dalam hal ini ia menekankan soal peningkatan etos kerja.

“Sekarang anak-anak saya ada dua, di BP dan Pemko. Mari kita selesaikan perselisihan. Sebenarnya tidak ada perselisihan, itu karena isu. Tidak mungkin saya telantarkan anak,” kata Rudi.

Namun ia tidak menampik, seiring SOTK baru bakal ada perubahan. Hal ini membuat SDM tertentu akan bergeser.

Sementara untuk struktur organisasi BP, diakui Rudi akan mengalami perubahan. Seiring ini tentu dikuti perpindahan orang di dalamnya.

“Jadi kedepan akan ada perubahan. Kenapa perlu disesuaikan, bukan karena mau saya, supaya selamat dalam penggunaan anggaran karena disesuaikan dengan nomenklatur yang ada,” imbunya.(iza)