batampos.co.id – Seiring bergabungnya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat sejumlah partai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin kelimpungan.
Bisa dipastikan kue kekuasaan yang mesti dibagi makin mengecil. Jatah kursi menteri atau jabatan strategis lain akan kian berkurang jika Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga ikut bergabung ke pemerintah.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bahkan menyatakan partainya akan menjadi oposisi, jika semua partai bergabung ke pemerintah.
Pernyataan yang bernada kekecewaan itu diutarakan Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Ma’ruf di Gedung DPR Jakarta, Minggu (20/10/2019).
“Kalau tidak ada yang oposisi, NasDem saja yang jadi oposisi,” kata Paloh.
Menurut Paloh, bila seluruh partai masuk jadi koalisi pemerintah, dikhawatirkan sistem check and balances akan hilang.
Padahal, sistem tersebut diperlukan di dalam negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia.
“Kalau begitu check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter, atau bermonarki,” ujarnya.
Ketua DPP Nasdem, Irma Chaniago, mengamini pernyataan bos partainya. Menurut Irma, Surya Paloh selalu serius dengan apa yang dilontarkannya.
“Memang pernah Pak Surya Paloh main-main dengan pernyataan beliau? Harus dipahami jika semua parpol berada di dalam (pemerintah), lalu siapa yang akan melakukan check and balances?” kata Irma kepada Rakyat Merdeka (grup Batam Pos), Senin (21/10/2019).
Irma menjelaskan, NasDem memilih menjadi oposisi bila semua parpol bergabung ke pemerintahan lantaran untuk melindungi Presiden Joko Widodo dari munculnya parlemen jalanan, sebagai akibat tidak adanya parpol yang dapat memfasilitasi aspirasi rakyat.
“Komitmen mendukung Presiden (Jokowi) tidak berubah. Justru dengan menjadi mitra kritis maka NasDem melaksanakan dwifungsi, sebagai pengawal Presiden sekaligus menjadi penyambung aspirasi rakyat,” ujar Irma.(far/bey/jpg)