Indonesia punya pemerintahan baru, namun rasa lama. Baru karena baru dilantik. Lama karena presidennya sama.

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dilantik menjadi presiden-wakil presiden periode 2019-2024. Bagi Jokowi–sapaan Joko Widodo–ini adalah kali kedua menjadi presiden. Sedangkan bagi Ma’ruf, yang pertama.

Banyak yang mengingatkan, Jokowi-Ma’ruf tidak boleh bereuforia usai memenangi pemilihan presiden (pilpres). Banyak perkerjaan rumah (PR) menanti.

Mulai dari ekonomi, hukum, pendidikan, infrastruktur, hingga sumber daya manusia (SDM).

Semua PR harus bisa dituntaskan kedua pasangan agar dapat mengakhiri pemerintahan dengan elegan.

Tidak seperti anggota dewan yang berakhir masa tugas, namun disambut demo dan kerusuhan di mana-mana. Hehehehe.

Di bidang ekonomi, janji Jokowi meleset. Ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 persen. Beberapa sektor mengalami kemunduran.

Properti, otomotif, hingga ekspor-impor nyaris tak bergerak. Bahkan di beberapa daerah mengalami kemerosotan.

Sektor industri, pertumbuhan hanya mampu bergerak di kisaran 5 persen. Padahal, negara-negara lain sudah berada di atas 20 persen

Beberapa regulasi yang menghambat investasi jadi salah satu kuncinya. Padahal sudah menjadi “lagu” lama.

Namun investor kabur dan bangkrut jadi menu berita. Nyaris tidak ada solusi. Entah di mana yang salah. Apakah regulator, aturan, atau operatornya.

Ide Jokowi untuk merampingkan dan memangkas birokrasi patut diacungi jempol. Gagasannya sangat baik.

Bahkan harus kita dukung. Tidak boleh tidak. Tapi yang harus digarisbawahi, yang dibutuhkan bukan hanya ide.

Yang paling utama adalah realisasinya. Lebih tepatnya action. Mungkin tinggal action plan saja yang dibenahi.

Jika ekonomi memiliki ekonomi kuat dan tangguh, Indonesia akan menjadi negara yang disegani.

Mampu berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sesuai cita-cita Presiden RI pertama, Ir Soekarno.

Apa yang diinginkan bangsa ini bisa saja jadi kenyataan. Jokowi sendiri dalam pidatonya usai dilantik menyampaikan, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi. Rakyat dengan usia produktif lebih besar jumlahnya.

Tinggal pintar-pintar pemerintah mengelolanya saja. Karena mereka dibayar dan digaji untuk mengurusi hal seperti ini.

Apakah mau membuka lapangan kerja baru, memberikan bekal usaha, atau mau diapakan, silakan pemerintah putuskan.

Oleh karena itu, Jokowi-Ma’ruf harus punya “pembantu” yang berkualitas dan profesional. Merekrut menteri jangan menggunakan politik balas budi.

Apalagi jika tersandera oleh desakan kepentingan partai politik (parpol) pengusung atau pendukung.

Di bidang hukum juga harus dibenahi. Tidak sedikit PR menanti. Misalnya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Tidak ada salahnya UU itu dikaji. Apapun isinya, yang jelas mengundang kontroversial.
Kasus Novel Baswedan juga harus jadi prioritas.

Kejadian itu mencoreng wajah pemerintah. Bukan karena orangnya, melainkan dari lembaga mana Novel berasal.

Belum lagi kasus tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Immawan Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi yang harus diusut.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) seperti kasus dugaan penghilangan aktivis medio 1996 sampai 1998, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II, dugaan pembunuhan massal dan penghilangan orang 1965-1966, dugaan pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok 1984, dugaan kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976-2004, serta dugaan penembakan misterius dalam rentang waktu 1982-1985.

Lalu ada kasus Talangsari 1989, Tragedi Wasior dan Wamena 2000 lalu, dugaan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004, serta kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Hingga yang terbaru kerusuhan Wamena. Semua harus dituntaskan.

PR lainnya di bidang infrastruktur. Apa yang dilakukan Jokowi di periode sebelumnya sudah baik.

Pembangunan tidak terpusat di Jawa saja. Tinggal dilanjutkan saja. Kalau perlu, merata ke seluruh negeri.

Dari Sabang sampai Merauke harus merasakan pembangunan. Bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tak luput dari prioritas.

Pemerataan jadi kuncinya. Ada daerah yang maju, ada juga yang tertinggal. Kesejahteraan guru, tenaga medis, dan masyarakat harus ditingkatkan lagi.

Selamat bekerja Jokow-Ma’ruf. Anda punya PR besar untuk negeri ini. Janji-janji Anda dinanti.(*)