batampos.co.id – Tiga kandidat yang digadang-gadang maju dalam pencalonan Pilgub Kepri dan Cawako Batam, yakni Lukita Dinarsyah Tuwo, Ismeth Abdullah, dan Plt Gubernur Kepri, Isdianto menyatakan kesiapannya untuk menandatangani kontrak politik dengan Kadin Kepri.
Kontrak politik yang dimaksud adalah tantangan bagi kandidat yang maju pencalonan pada Pilkada 2020 yang diberikan Kadin Kepri kepada para kandidat adalah untuk menumbuhkan ekonomi hingga 7 persen di Kepri maupun Batam.
“Seperti Lukita, ia menyampaikan jika pada periode pertama kepemimpinannya nanti bila terpilih, akan menumbuhkan tingkat perekonomian hingga 7 persen,” ujar Ketua Kadin Kepri, Ma’ruf Maulana, Rabu (23/10/2019).
“Bila tak mampu mencapai tantangan itu, maka di periode selanjutnya tak akan mencalonkan lagi,” jelasnya lagi.
Selain membuat kontrak politik, Ketua Kadin Kepri juga menantang para kandidat pasangan calon kepala daerah untuk ikut debat kandidat khusus masalah ekonomi Kepri dan Batam.

“Kadin Kepri ingin mengangkat tema soal ekonomi, karena kami dari Kadin Kepri ingin mencari sosok yang memiliki visi-misi mampu mewujudkan peningkatan ekonomi di Kepri dan Batam,” paparnya.
“Khususnya investasi dan sektor perekonomian lainnya agar ekonomi bisa tumbuh di atas 7 persen,” tegasnya lagi.
Ma’ruf menyinggung kondisi perekonomian di Batam dan Kepri saat ini hanya bertengger di kisaran 4 persen. Hal itu kata dia, harus menjadi pertimbangan masyarakat agar mampu memilih pemimpin daerahnya.
“Untuk itulah kami menantang para calon atau kandidat kepala daerah di Kepri, untuk mewujudkan visi-misi membangun dan mengembangkan Batam menjadi lebih baik lagi kedepannya,” tuturnya.
Kata dia, Kepri dan Batam membutuhkan pemimpin yang visioner dan mampu membangun perekonomian Batam.
“Bukan pemimpin yang hanya berangan-angan angan, berteori tapi realitanya tak sesuai angan-angannya,” terangnya.
Batam sebagai kawasan strategis dan jalur perdagangan dunia, lanjut Ma’ruf, seharusnya mampu mengambil momentum perang dagang Amerika-Tiongkok.
Setidaknya mampu mengambil peluang limpahan industri dari dampak perag dagang.
“Kalau hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur saja tidaklah cukup bila perekonomian Batam dan Kepri masih rendah,” katanya.
“Makanya kami menantang calon kepala daerah di Kepri dan Batam yang hendak maju pada pilkada tahun depan, agar berani menandatangani kontrak politik yang sudah dibuat Kadin Kepri. Kami siapkan formulir dan kontrak politiknya,” kata Ma’ruf mengakhiri.(gas)
