batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para menteri dan pejabat setingkat menteri yang telah dilantik Presiden Jokowi untuk segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Laporan itu merupakan upaya menutup celah korupsi.
”Atau membangun upaya pencegahan korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Febri menjelaskan, ada beberapa ketentuan untuk melaporkan LHKPN ke KPK.
Pertama, bagi menteri yang telah menjadi penyelenggara negara sebelumnya dan telah menyampaikan LHKPN periodik 2019 hanya perlu melaporkan harta kekayaan berikutnya dalam rentang waktu Januari-31 Maret 2020.
”Pelaporan periodik itu untuk perkembangan kekayaan tahun 2019,” jelasnya.
Sementara bagi menteri baru, maka pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah menjabat.
Kewajiban menyampaikan LHKPN juga berlaku bagi mantan menteri.
”Bagi mantan menteri yang tidak lagi menjadi penyeleng-gara negara, maka diwajibkan melaporkan kekayaan setelah selesai menjabat dalam jangka waktu 3 bulan,” ungkapnya.
Febri mengatakan, kesadaran untuk melaporkan LHKPN merupakan contoh baik yang diharapkan dapat ditiru pejabat di lingkungannya.
Pun, pelaporan kekayaan sekarang jauh lebih mudah. Yakni tinggal mengakses situs LHKPN KPK. Dalam situs itu juga memaparkan bagaimana mekanisme pelaporan harta kekayaan.
Selain LHKPN, KPK juga mengimbau menteri-menteri Jokowi menyadari batasan-batasan baru yang diatur secara hukum.
Seperti larangan penerimaan suap, gratifikasi, uang pelicin atau nama-nama lain.
Semua penerimaan yang berhubungan dengan jabatan harus ditolak sejak awal.
”Kalau tidak bisa menolak, wajib dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja,” imbuh Febri.
Sementara itu, serah terima jabatan menteri pertahanan (menhan) antara Ryamizard Ryacudu dengan Prabowo Subianto berlangsung Kamis siang (24/10/2019).
Diawali upacara jajar kehormatan, agenda tersebut berlanjut dengan penandatangan memorandum pelaksanaan tugas.
Itu sekaligus menegaskan Ryamizard menyerahkan tugas sebagai menhan kepada Prabowo.
Prabowo berjanji untuk berusaha sebaik mungkin melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Ryamizard.
Dia mengakui, menduduki posisi menhan bukan perkara mudah. Itu sangat berat.
”Tugas yang diberikan presiden kepada saya adalah untuk ikut membantu, memperkuat TNI, supaya kita bisa menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” bebernya.
Namun begitu, pria yang pernah bertugas sebagai danjen Kopassus dan panglima Kostrad itu mengakui bahwa dirinya perlu waktu untuk mempelajari seluruh tugas menhan.
”Saya akan pelajari mana yang perlu diperbaiki, yang dilanjutkan. Yang baik kami lanjutkan yang belum disetujui nanti kami cari persetujuan,” bebernya.
Sepanjang masa kepemimpinan Ryamizard, Kemhan sudah menuntaskan 63,45 persen dari total keseluruhan minimum essential force (MEF) institusi militer Tanah Air.
Angka itu diperoleh setelah dirinya berhasil mendatangkan helikopter anti kapal selam, pesawat tempur, kapal cepat rudal, serta kapal selam yang dibangun bersama Korea Selatan.
Harapannya, Prabowo bisa menuntaskan MEF sampai seratus persen.(syn/tyo/jpg)