DALAM sebuah wawancara dengan salah satu kanal televisi di Batam, belum lama ini, saya ditanyakan tentang bagaimana konsep ekonomi Batam yang sebaiknya diterapkan di masa mendatang.
Saya katakan bahwa Batam harus mulai benar-benar mempersiapkan langkah konkret menuju ekonomi level menengah ke atas, sehingga kelak akan tercipta sebuah kota dengan masyarakat yang juga “high quality”. Maksudnya bagaimana?
Selama puluhan tahun, sebelum diterpa resesi ekonomi empat tahun belakangan, konsentrasi Batam lebih kepada industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, tanpa benar-benar menjalankan roadmap Batam sebagai kota maju, kota yang berdepan-depan dengan negara maju semacam Singapura dan Malaysia.
Industrinya didominasi oleh manufaktur atau industri rakitan, hanya sedikit industri yang menggunakan teknologi tinggi. Ada memang beberapa jenis investasi yang padat modal, namun jumlahnya masih sedikit. Turunnya permintaan pasar internasional, membuat industri jenis ini hapir kolaps. Sama persis dengan nasib industri manufaktur. Karena tenaga kerja di sektor ini banyak, akibatnya ledakan angka korban PHK tak terelakkan.
Beberapa waktu lalu, BP Batam (waktu itu masih Otorita Batam), pernah melansir sebuah kajian bahwa sejumlah waduk yang ada di Batam hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 800 ribu hingga 1 juta penduduk saja. Saat ini, penduduk Batam sudah mencapai 1,3 juta jiwa. Sebabnya apa? Karena Batam tak memiliki sumber air alami, yakni sungai atau air pegunungan. Semua reservoir air di waduk seperti Duriangkang, Tembesi, Seiharapan, bahkan Seigong yang belum beroperasi itu, hanya menampung air hujan atau air permukaan.
Artinya apa? Artinya bahwa kebutuhan air bagi warga Batam hari ini diambil dari waduk-waduk yang ada itu, lalu diolah dengan sebuah teknologi pengolahan air yang dimiliki ATB, untuk kemudian disalurkan ke rumah-rumah, perkantoran, industri, perhotelan, dan lain sebagainya. Tentu, air yang disalurkan oleh ATB (air di Batam dikelola dan dijual oleh perusahaan swasta ini) sudah melewati proses pengolahan.
Saya tak hendak berdebat soal kelayakan konsumsi airnya, namun membayangkan air permukaan yang mungkin saja terjejas areal permukiman dan pabrik, dan kemudian jatuh ke waduk-waduk itu, memerlukan teknologi yang tak sederhana sebelum layak dipakai atau dikonsumsi.
Itu baru satu soal. Yakni soal air bersih. Bagaimana dengan soal yang lain, semacam kebutuhan perumahan, kesehatan, pendidikan, sanitasi dan kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya? Dengan jumlah penduduk yang saat ini menuju angka 1,5 juta, tentu saja berbagai kebutuhan di atas haruslah benar-benar tersedia jika tak ingin kota pulau ini (ingat, Batam adalah sebuah kota pulau) makin crowded nanti ke depannya. Padahal di satu sisi, karena masih rendahnya realisasi PAD Batam dari sumber-sumber yang seharusnya bisa ditingkatkan, maka APBD Kota Batam hari ini belum supported untuk memenuhi semua kebutuhan warganya. Istilah kata, APBD Batam dan anggaran BP Batam saat ini, cukup makan, iya. Tapi belum berkualitas.
Oleh sebab itulah, agar kehidupan masyarakat Batam lebih berkualitas, lebih baik pendidikannya, lebih safe kebutuhannya, lebih baik upah pekerjanya, serta lebih berkualitas kehidupan religinya, menurut pandangan saya, perlu dilakukan “rekayasa” dalam penataan Batam ke depan. Jumlah penduduk perlu dikendalikan. Jangan menunggu ledakan penduduk dulu baru kemudian dicarikan cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingat, kebutuhan hidup manusia itu bukan hanya soal makan. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Semuanya harus dipenuhi dengan cara baik dan berkualitas.
“Rekayasa” yang saya maksud di sini, bukan seperti satu dekade lalu, yakni memberlakukan Perda Kependudukan yang membatasi pendatang itu. Tidak. Itu hanya akan menyisakan berbagai persoalan, mulai dari dugaan pelanggaran HAM sampai pungli di lapangan. Rekayasa yang saya maksud di sini adalah dengan “mengengineering” jenis-jenis industri yang akan dikembangkan di masa mendatang. Batam tidak boleh lagi bertumpu kepada industri manufaktur yang padat karya itu, yang memang dapat menampung pekerja dalam jumlah banyak, namun selalu bermasalah dalam sistem pengupahan setiap tahun. Ada saja agenda demo buruh setiap tahunnya menuntut perbaikan upah/gaji. Kualitas kehidupan buruh atau pekerjanya di sektor ini juga kurang baik.
Batam ke depan perlu mempersiapkan dirinya menuju industri digital atau high technology yang padat teknologi, padat modal, dengan upah pekerja yang sudah tentu lebih baik. Lazimnya, pekerja industri jenis ini, upahnya lebih baik karena spesifikasi pekerjaan mereka sifatnya keahlian khusus. Lalu, apakah “rekayasa” jenis industri itu akan memangkas jumlah tenaga kerja secara besar-besaran jika digeser dari manufaktur ke digital dan hightech? Tidak juga dan belum tentu, sebab semuanya dapat dilakukan secara gradual. Secara perlahan.
Dalam pada itu, pemerintah pusat, Pemko Batam, dan BP Batam, harus sesegera mungkin memanfaatkan, mengaktifkan, atau mendirikan balai latihan kerja (BLK) untuk mempersiapkan calon pekerja yang dapat linked and matched dengan dunia industri baru itu. Sehingga, jika tenaga kerja yang sekarang bekerja di manufaktur atau sektor lainnya harus switch (pindah) ke jenis yang lebih tinggi spesifikasinya, mereka akan siap. Mengapa harus takut atau alergi? Bukankah dunia saat ini sudah bergerak menuju industri 4.0, bahkan ada yang sudah 5,0? Kita sudah mulai sebenarnya dengan KEK Nongsa Digital Park. Jenis inilah yang harus diperbanyak, misalnya membangun pusat logistik penghubung dan industri padat teknologi lainnya.
Dengan demikian, menurut hemat saya, tanpa harus membuat orang berbondong-bondong ke Batam, yakni dengan “rekayasa” industri tadi, maka kota ini bisa lebih tingi kualtis hidup warganya, lebih tertib, lebih maju, karena akan lebih baik fasilitas kesehatannya, pendidikannya, leisure-nya, bahkan kehidupan releginya. Sebab apa, sebab kota ini tak perlu menjadi kota yang crowded, di mana rakyatnya terlalu padat, padahal air bersih saja masih belum aman untuk waktu-waktu mendatang.***
