batampos.co.id – Salah satu sektor usaha yang punya pengaruh besar terhadap publik adalah properti. Jika pasar properti bergairah lagi, para pengembang meyakini ini juga bakal memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepri. Saat ini, yang ditunggu para pengembang di Batam adalah progres pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam.
“Hal yang menarik dari KEK ini yakni produk Batam bisa keluar ke daerah pabean. Sebelumnya, barang lain dari seluruh negara yang terikat perjanjian bebas bisa masuk pasar Indonesia dengan bebas, tapi malah barang Batam tak bisa masuk,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Kamis (24/10/2019) di Batam Center.
Jika model KEK nanti sesuai dengan yang diharapkan REI, maka industri akan bangkit kembali.
“Kalau benar modelnya seperti itu, maka akan menjadi harapan baru bagi Batam,” katanya.
Ketika industri sudah bertumbuh dengan baik, maka sektor perdagangan dan jasa akan mengikutinya.
“Dan sektor properti bisa ikut tumbuh karena dikerek oleh industri yang berkembang dengan baik di KEK,” jelasnya.
Kendati begitu, menggenjot usaha properti di Batam juga gampang-gampang susah. Meski akan segera didorong dengan penetapan KEK, pada kenyataannya investasi properti di masih hanya berdasarkan kepada kebutuhan semata.
“Orang beli rumah di Batam masih sebagai tempat tinggal saja. Padahal beli rumah itu lebih baik jika untuk investasi,” jelasnya.
Adapun KEK yang sedang digesa penerapannya di Batam, yakni KEK Bandara Hang Nadim dan KEK Nongsa Digital Park di Nongsa.
Selain berharap dari KEK, REI juga berharap banyak dari kabinet baru Presiden Jokowi dan juga penyatuan Badan Pengusahaan Batam dan Pemko Batam di bawah komando Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
“Intinya harapan kami di properti ini yakni dengan penyatuan BP dan Pemko, maka perizinan sudah pasti. Titik awal untuk kemudahan perizinan dimulai dari sana,” jelasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana (Apersi) Kepri, Wirya Silalahi, mengatakan penyatuan kendali BP Batam dan Pemko Batam di bawah Wali Kota sangat diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan properti di Batam.
“Kami berharap agar semakin mudah. Alokasi lahan jangan semakin sulit. Perizinan yang dulunya lama harus lebih cepat, caranya dengan memotong birokrasi,” ungkapnya.
Adapun izin-izin yang perlu dipermudah yakni surat perjanjian (spj), surat keputusan (skep), dokumen pecah PL, izin mendirikan bangunan (IMB) dan lain-lain.
Dimulai dari penyederhanaan perizinan, kemudian akan berlanjut kepada kepastian usaha.
“Kalau ekonomi Batam baik, maka akan banyak tenaga kerja yang butuh banyak rumah. Saya harap dengan adanya ex-officio ini, mindset orang BP Batam akan berkonsentrasi ke ekonomi. Kalau perizinan cepat, maka ekonomi jalan,” kata Wirya. (leo)