batampos.co.id – Pemerintah pusat masih melakukan evaluasi penerapan BBM satu harga di Natuna. Ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam penyaluran ke pulau-pulau.
Seperti di Serasan, masih sering terjadi kekosongan BBM, lantaran pengangkutan BBM masih menggunakan kapal motor milik warga.
Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, mengatakan, belum tersedianya kapal angkut BBM yang layak, menyebabkan insiden kecelakaan sering terjadi. Baik kapal terbakar maupun kandas.
Ini dikarenakan kapal tersebut hanya dilengkapi peralatan navigasi secara manual. Hal ini disampaikan, saat menghadiri pertemuan dengan pihak Badan Pengangkut Hilir (BPH) Migas di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
“Sudah ada korban jiwa karena kapal angkut minyak ini meledak,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, PT. Pertamina berjanji akan membuat kajian lebih lanjut dengan PT. Pertamina Patra Niaga, terkait kendala dan solusinya.
Tujuannya untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di pulau-pulau Natuna.
Apalagi sesuai amanat UU nomor 22 tahun 2001 pasal 8 ayat 2, yaitu pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, yang menyangkut komoditas vital dalam memenuhi hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Apabila dimungkinkan dalam pengangkutan BBM menggunakan kapal PELNI, maka akan menjadi tanggung jawab sepenuh PT. Pertamina Patra Niaga, selaku BU Izin Usaha Pengangkutan Migas. Dan akan menyampaikan laporan kepada pemerintah terkait fasilitas yang digunakan,” ujarnya. (arn)