batampos.co.id – Kepala Dinas Perkim Pemkab Natuna, Hendra Kusuma, mengatakan pihaknya belum menerima perintah melakukan pembebasan lahan untuk kawasan area genangan bendungan Sebayar.
Secara teknisnya, kata Hendra, sebelum dilakukan pembebasan, dinas harus menerima perencanaan pembangunan untuk penyesuaian luasan lahan, terutama area genangan bendungan.
”Jadi, kami belum terima perintah bebaskan lahan, karena perencanaannya di Dinas PU,” sebutnya, Jumat (25/10/2019).
Diakuinya, bendungan Sebayar adalah proyek Kementerian PUPR. Tahapannya masih di Dinas PU, jika sudah menerima perintah pembebasan lahan, Dinas Perkim segera melakukan prosesnya dengan tim atau lembaga penilai harga tanah.
”Jadi soal bebas lahan itu masih tunggu perintah. Kalau Bupati belum bersedia membuat kesepakatan untuk membebaskan lahan bukan kewenangan saya untuk menjawab,” ujarnya.
Hingga saat ini pembangunan bendungan Sebayar, Kecamatan Bunguran Timur masih berpolemik.
Lantaran lahan diarea genangan belum disanggupi pemerintah dibebaskan. Padahal pemerintah pusat hanya meminta pemerintah daerah menyatakan kesanggupan bersedia membebaskan meski dilakukan bertahap.
Bahkan DPRD Natuna meminta ketegasan pemerintah daerah menyelesaikan persyaratan agar bendungan Sebayar bisa dibangun.
Wan Aris Munandar mengatakan, perlu penjelasan yang pasti persoalan pembangunan bendungan Sebayar. Karena syaratnya dibebaskan lahan dulu atau dibangun dulu baru dibebaskan.
Sementara lahan 5 hektare untuk tahap awal sudah dihibahkan warga kepada pemerintah daerah.
”Apa benar pak Bupati yang tidak bersedia dibebaskan lahan area genangan itu harus dapat dipastikan kabar begini,” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, bendungan Sebayar bakal batal dibangun tahun 2020 mendatang jika pemerintah daerah tidak menyanggupi persyaratan tersebut.
”Kebijakan itu ada pada pak Bupati,” ujarnya.(arn)