batampos.co.id – Anggota DPRD Kepri, Wirya Putra Sar Silalahi mengemukakan mutasi dan pengangkatan 248 PNS dari berbagai jabatan eselon 2,3, dan 4 di lingkungan Pemprov Kepri melanggar aturan.

“Pengangkatan dan mutasi kepada 248 pejabat yang dilakukan Kamis, 24 Oktober lalu itu terjadi kesalahan pelanggaran aturan yang sangat serius sekali,” ujar Wirya, Senin (28/10/2019).

Sesuai dengan Surat Edaran dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 2/SE/VII/ 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

Pada bagian B ayat 2 tertulis: Pelaksana harian dan pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

“Bapak Isdianto itu masih Pelaksana Tugas. Menggantikan pak NB yang tengah menghadapi kasus hukum. Kok bisa pula membuat kebijakan seperti itu,” tegas Wirya.

Wirya menyebutkan, peraturan jelas. Dimana pejabat pelaksana harian dan pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.

Ilustrasi PNS. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

“Menurut hemat, kami Plt Gubernur telah melanggar kedua kedua ketentuan ini.
Pada ayat 2: Mutasi sebanyak 248 di hampir semua OPD di level eselon 2, 3, dan 4 adalah sangat strategis, malah sangat kolosal yg mencakup di hampir semua unsur OPD yang ada. Kita malah mendengar ada OPD yang eselon 3 diganti semua. Ada apa ini,” ujar Wirya.

Surya menambahkan, pada ayat 3 disebutkan tidak boleh ada pengangkatan dan pemindahan pegawai, ternyata ada pengangkatan dan pemindahan sampai 248 pegawai.

“Ini sangat masif dan kolosal. Padahal semangat dari ketentuan di atas seorang pelaksana tugas tidak boleh mengangkat dan memindahkan pegawai, supaya tidak terlalu banyak perubahan yg dilakukan,” tambahnya.

Selain menyoroti pelanggaran ini, anggota legislatif dari Partai Nasdem ini menyoroti juga penempatan orang-orangnya tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Orang-orangnya juga kurang tepat, banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya,” jelasnya.

“Yang memperparah adalah, ini dilakukan di penghujung tahun, yang kita ketahui bersama di pengujung tahun inilah pemasukan program-program kegiatan OPD utk APBD dan juga laporan keuangan OPD,” kata dia lagi.

Wirya mengungkapkan kekhawatirannya, dimana kebijakan ini bisa mengganggu roda pemerintahan, karena harus ada penyesuaian-penyesuain pejabat yang melaksanakan kegiatan.

“Kemendagri harus bisa menyoroti ini, karena mereka berlindung, bahwa ini semua sudah diteken oleh mendagri, padahal tidak demikian yang dimaksud dengan Surat Edaran ini.
Kemendagri harus bisa mengkoreksi dan mengembalikan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Wirya.(cha)