batampos.co.id – Anggaran kunjungan kerja atau DPRD Kota Batam di 2020 mendatang sangat fantantis yakni Rp 37 miliar.
Anggaran ini lebih besar dari total anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah.
“Memang anggaran semua anggota DPRD Batam ada ratusan miliar. Jadi Rp 37 di antaranya adalah untuk penyediaan kebutuhan kunjungan kerja,” ujar seorang anggota DPRD Kota Batam yang namanya enggan dikorankan.
Ia mengatakan, anggaran ini tidak terlalu jauh beda dengan anggaran tahun lalu. Di mana jatah setiap kunjungan kerja hampir sama setiap tahunnya.
“Yang saya tahu, katanya di tahun ini dan tahun sebelumnya, anggarannya juga sama,” katanya.
Dari buku Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2020 mendatang, ada dua pos anggaran kunjungan kerja.
Yakni penyediaan kebutuhan kunjungan kerja komisi Rp 19,2 Miliar dan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah Rp 18 Miliar.
Anggaran ini belum termasuk anggaran reses dan anggaran untuk penyusunan perda dan sebagainya.
Memang untuk kebutuhan kunker ini, sebagian besar adalah uang kantong anggota DPRD yang ikut kunjungan kerja.
Sebelumnya, anggota komisi II DPRD Kota Batam, Mulia Rindo Purba mengatakan, kebutuhan kunjungan kerja ini dilakukan di semua daerah.
Ini memang penting untuk belajar dan melihat potensi luar daerah yang bisa dikembangkan di Batam.
Mulia Rindo, mengatakan, anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja selalu berupaya membawa out put yang bisa diaplikasikan untuk pembangunan Batam.
“Kita berupaya apa yang kita dapat dari kunjungan kita sesuaikan dengan yang ada di Batam. Dan memang setiap kunjungan memang ada uang kantongnya,” katanya.
Sekretaris DPRD Kota Batam, Asril, mengatakan, uang saku yang diterima DPRD Kota Batam dibayarkan lewat transfer.
Di mana setiap anggota dewan diberikan jatah untuk kunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita hanya petugas saja. Semua kita transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau masalah siapa yang berangkat itu bukan kewenangan saya,” katanya.
Bila dibanding dengan anggaran di sejumlah OPD, anggaran kunker DPRD ini jauh lebih besar.
Bahkan jika digabung pun empat OPD anggaran kunker ini jauh lebih besar. Misalnya anggaran di dinas pertanahan hanya Rp 6 Miliar, anggaran di dinas koperasi dan UMKM hanya Rp 9, 4 miliar, termasuk anggaran di perpustakaan dan anggaran di Pemadam kebakaran.(ian)