batampos.co.id – DPRD Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan camat dan lurah se-Kota Batam terkait Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK), Senin (28/10/2019).
DPRD meminta Pemko Batam melalui camat dan lurah tidak menjadikan pembangunan PIK menjadi alat politik di 2020 mendatang.
”Tahun 2020 adalah tahun politik. Jadi, jangan proyek yang ada di PIK menjadi alat politik,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk.
Dandis mengatakan, dalam Pilkada 2020 mendatang, semua kecamatan dan kelurahan harus netral.
Dimana, pembangunan dan proyek yang ada di kecamatan dan kelurahan banyak juga yang menjadi perjuangan dan pokok pikiran anggota DPRD Kota Batam.
Ia juga mengkritisi satuan harga yang berbeda-beda di setiap kelurahan padahal masih dalam satu kecamatan.
”Saya tahu yang ada di Seibeduk. Kok bisa beda-beda satuannya. Ini kan aneh. Jadi ini harus diseragamkan,” katanya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean, juga meminta ada keseragaman satuan harga dalam pembangunan PIK.
Itu karena, sudah ditemukan beberapa kelurahan yang masih di mainland tetapi berbeda satuan harga.
”Misalnya untuk kelurahan A ada yang Rp 300 ribu, ada kelurahan B yang Rp 250 ribu dan ada yang Rp 200 ribu,” tuturnya.
“Ini aneh menurut saya. Kalau dalam kecamatan atau di mainland semua harus seragam. Ini bakal jadi temuan,” jelasnya lagi.
Demikian juga disampaikan oleh Zainal Arifin dari Fraksi PKS. Ia mengatakan, keharmonisan anggota DPRD, camat dan lurah harus tetap terjaga.
Tidak boleh mengatakan bahwa pembangunan yang ada di kecamatan adalah kinerja dari kepala daerah tertentu.
”Jadi, kita minta agar sama-sama paham. Kami DPRD ini hanya secuil yang kami dapat. Tapi mau juga itu diklaim punya orang tertentu,” katanya.(ian)