batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri berencana membuat payung hukum untuk memperkuat peningkatan atau mendongkrak sektor pariwisata, khususnya kunjungan wisatawan. Baik mancanegara maupun domestik ke Kepri.

Payung hukumnya berupa Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun perda pariwisata yang mampu mengayomi sektor maupun unsur pendukung pariwisata. Salah satunya keberadaan pramuwisata yang merupakan wajah pertama bagi turis dalam mendapatkan informasi lengkap daerah yang dikunjunginya.

Hal tersebut dikatakan Asisten Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum saat menghadiri rapat kerja daerah I DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Kepri di Batam, Rabu (30/10) siang.

”Rencananya memang seperti itu. Kami dari Pemprov Kepri menunggu usulan atau poin-poin apa saja yang perlu dimasukkan dalam perda ataupun Pergub Pariwisata nantinya kepada stakeholder yang berkecimpung di dunia pariwisata seperti perkumpulan atau himpunan pramuwisata yang ada di Kepri,” ujar Syamsul.

Turis belanja kudapan.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

Menurut Syamsul, hal ini dilakukan karena turis atau wisatawan yang datang ke daerah wisata tujuan, maka informasi atau penjelasan awal akan didapatkan dari pramuwisata yang merupakan ujung tombak peningkatan sektor pariwisata selain para pelaku travel agent.

”Pramuwisata merupakan bagian vital peningkatan sektor pariwisata karena merupakan katalisator, virus penyebar informasi tentang objek, event, aktivitas, dan destinasi wisata khususnya di Kepri,” terangnya.

Apalagi di Kepri ini, lanjutnya, wisatanya sangat komprehensif. Seperti misalnya kuliner, budaya, pantai serta wisata lainnya.

”Makanya salah satu prasyarat agar pariwisata itu berkembang dan bisa maju, kuncinya adalah memiliki tenaga pramuwisata yang berkompeten dan profesional. Pariwisata tak akan berjalan tanpa adanya pramuwisata. Makanya masukan dari asosiasi pramuwisata inilah yang akan kami jadikan bahan untuk pembuatan pergub industri jasa pariwisata ataupun perda pariwisata nantinya yang didalamnya juga diatur atau terdapat poin hak-hak yang harus dilindungi terhadap rekan-rekan pegiat pariwisata seperti pramuwisata,” katanya.

Rencana ini disambut positif oleh Ketua DPD HPI Kepri, Abdi Simatupang.

”Makanya kami menggelar rakerda HPI Kepri I, tujuannya yakni meningkatkan solidaritas, meningkatkan SDM para pramuwisata agar mampu bekerja secara profesional dan berkompeten serta mengusulkan beberapa poin agar jasa industri pariwisata ini bisa dibuatkan payung hukum berupa perda ataupun pergub nantinya,” ujarnya.

Di Kepri terdapat sebanyak 550 pramuwisata, sementara yang terdaftar di HPI dan sudah berkompeten itu pramuwisatanya hanya ada di tiga daerah yakni di Batam, Tanjungpinang serta di Bintan. Sedangkan di Anambas, Lingga, Natuna serta Tanjungbalai Karimun yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, belum terdapat pramuwisata yang berkompeten.

”Sayang kalau tak ditempatkan pramuwisata yang memiliki kompetensi dan profesional. Makanya perlu ditingkatkan lagi kompetensi pramuwisata yang belum terdaftar di HPI agar tak menjadi pramuwisata yang ilegal, tahu sedikit tentang wisata ditempatnya, sudah berani menjadi pramuwisata,” terangya. (gas)