batampos.co.id – Setiap tahunnya, Pemko Batam turut serta mengawal jalannya pembahasan upah minimum kota (UMK) Batam untuk buruh atau pekerja dengan masa kerja nol tahun.

Namun ironis, Pemko Batam malah menggaji honorer dan tenaga kontrak jauh di bawah UMK.

Bahkan, lulusan sarjana hanya bergaji Rp 3,1 juta, dan tamatan SMA/sederajat hanya Rp 2,9 juta setiap bulannya.

Sementara, UMK Batam 2019 saja Rp 3,8 juta dan 2020 diprediksi di atas Rp 4,1 juta.

”Ini kontradiktif dengan kebijakan yang ada. Setiap tahun selalu ada demo buruh menuntut kenaikan UMK dan Pemko Batam ikut membahas di dalamnya,” ujar Muhamad Fadhli, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Kamis (31/10).

“Tetapi sangat disayangkan honorer dan tenaga kerja di Pemko sendiri digaji jauh di bawah UMK,” kata dia lagi.

Menurutnya, pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Batam mestinya digaji minimal setara UMK agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Menaikkan gaji pegawai juga tidak akan melambungkan anggaran atau belanja pegawai di setiap OPD.

Apalagi, pegawai yang ada sekarang juga pekerjaannya tidak mudah. Cenderung sama atau bahkan lebih berat dari ASN.

”Kalau alasannya banyak yang tidak bekerja maksimal, ya dikurangi saja,” paparnya.

Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Pemko Batam usai melaksanakan upacara di Dataran Engku Putri Batamcenter beberapa waktu lalu. Honorer dan tenaga kontrak di lingkungan Pemko Batam digaji di bawah UMK. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

“Kalau memang tidak bisa dikurangi, maka pos anggaran yang tidak terlalu penting dan tidak menyentuh langsung kepada masyarakat dikurangi untuk menambah gaji honorer dan tenaga kontrak itu,” ujar politikus PPP tersebut.

Menurut Fadhli, saat ini ada ribuan honorer dan tenaga kontrak yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, dan Sekretariat Pemko Batam.

Ia mengaku ada beberapa di antara mereka yang tidak bekerja maksimal.

”Dibuat saja penilaian, kalau memang tak maksimal bekerja ya sudah dipangkas saja jumlahnya,” tambahnya.

Honorer dan tenaga kontrak yang memang bekerja dengan baik, lanjut dia, mestinya dinaikkan gajinya minimal setara dengan UMK Kota Batam.

Setiap tahunnya juga mesti ada penyesuaian jika UMK juga bergerak naik. Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, Said Khaidar, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Batam membenarkan pegawai non-ASN di OPD-nya masih bergaji di bawah UMK.

”Memang masih di bawah UMK. Kalau sarjana Rp 3,1 juta lebih. Kalau tamatan SMA hanya sekitar Rp 2,9 juta,” jelasnya.

“Tetapi itu kan sudah gaji yang memang dari atas. Di Disnaker yang mengurusi ketenaga-kerjaan juga sama,” katanya lagi.

Menurutnya, gaji non-ASN tersebut jika dibandingkan dengan UMK memang masih sangat jauh. Namun, semua pegawai non-ASN di OPD-nya itu mampu bekerja maksimal.

Bahkan, Said tak segan meminta ASN yang digaji negara jika kinerjanya tak maksimal untuk mundur atau pindah dari OPD yang ia pimpin.

”Selalu saya bilang, kalian (pegawai) sudah dibuat ke sini, kalian harus bekerja maksimal,” tuturnya.

“Tugas kita adalah melayani masyarakat. Maka layanilah masyarakat dengan baik. Kalau tidak, silakan buat pengunduran diri karena memang masih banyak yang mau jadi ASN atau mau kerja di sini,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang pegawai non-ASN di DPRD Batam mengakui gajinya tidak lebih dari Rp 3 juta, meski ia lulusan sarjana.

”Kalau dibilang kurang, pasti kurang. Ya, kami syukuri sajalah,” jelasnya.

“Lagian ada beberapa bapak-bapak di dewan ini yang baik hati kadang memberikan kami uang transportasi,” ujarnya lagi.

Kendati begitu, jika memang ke depan upah non-ASN mau disesuaikan dengan UMK, maka akan jauh lebih baik dan lebih membantu.

Data yang dihimpun Batam Pos, jumlah honorer di Pemko Batam 2017 mencapai 5.160 orang.

Jumlah itu tak bertambah karena tidak ada lagi rekrutmen honorer di luar tenaga kerja untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah.

Bahkan, tahun lalu berkurang karena ada beberapa di antara honorer ini keluar setelah lulus seleksi CPNS.(ian)