batampos.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kamis (31/10/2019).
Dalam rapat ini terungkap, usulan kegiatan istri dewan atau Piswan tidak diakomodir dan tidak masuk dalam RAPBD 2020 mendatang.
”Saya lihat di sini tidak ada kegiatan Piswan. Kok tak dimasukkan kenapa ya?” kata Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri.
Ides mengatakan, usulan kegiatan Piswan ini sudah disampaikan, beberapa waktu lalu, tetapi tidak ada respons.
Dengan alasan tidak adanya pihak Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang ikut rapat, politikus Golkar tersebut mengatakan, bahwa keputusan tersebut akan menggantung dan akan dipanggil untuk rapat selanjutnya.
”Mel (staf komisi IV) pastikan undangan sampai ke Bapelitbang dan BPKAD ya,” Ides memerintahkan staf komisi IV.
Ia meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Umiyati, untuk bisa membuat nomenklatur penganggaran untuk kegiatan Piswan.
Apalagi, kegiatan tersebut menurut Ides, bermanfaat langsung kepada masyarakat.
”Tidak perlu siapa yang melaksanakan, yang jelas output-nya itu bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Demikian halnya disampaikan anggota Komisi IV, Aman. Dengan tidak adanya pembahasan KUA PPAS, maka anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih bisa berkurang dan bertambah.
”Oleh karena itu, kegiatan piswan itu masih bisa dimasukkan,” jelasnya.
“Kemudian, bagimana teknisnya nanti harus ada di sini BPKAD. Dan berita acaranya nantinya akan dilaporkan ke Banggar,” katanya lagi.
Aman mengatakan, sebenar-nya ada tiga kegiatan yang sudah diusulkan Piswan, yakni; pertama, workshop strategi pengembangan usaha ekonomi kreatif perempuan di Batam.
Kemudian yang kedua, sosialisasi dan aksi setop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terak-hir, seminar kepribadian terkait perempuan dan anak.
”Nah, kegiatan itu kalau saya lihat di sini ada anggarannya sekitar Rp 550 juta,” katanya.
Sementara itu, Umiyati tidak mau berkomentar banyak terkait tidak diakomodirnya usulan DPRD tersebut.
Tetapi ia mengatakan bahwa untuk menentukan itu harus ada Bapelitbang dan BPKAD. ”Kami bekerja maksimal dengan aggaran DAK. Jadi, mungkin mereka (tim anggaran) yang tahu itu,” katanya.(ian)