batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, mengatakan pemerintah akan merelokasi rumah warga yang terdampak pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di Pulau Serasan.
“Lahan warga dan rumah warga akan diganti jika terdampak pembangunan PLBN. Pemerintah daerah akan melaksanakan ganti sesuai kondisi di lapangan,” sebutnya saat berkunjung di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis (31/10).
Ngesti yang didampingi dua anggota DPRD Kepri, Ilyas Sabli dan Hadi Candra, me-ngatakan keberadaan PLBN di Natuna sangat diharapkan. Tujuannya memudahkan dan melancarkan arus barang dan orang antarnegara tetangga, baik dari Brunai Darussalam maupun Malaysia.
“Warga Serasan dan sekitarnya sejak lama sudah melakukan jual beli di perbatasan. Hanya saja masih secara diam-diam. Karena dulu PLBN sudah pernah dibuka, tapi kembali ditutup pemerintah, bahkan dulu, warga Ranai sendiri, belanjanya di Singapura,” ujarnya.
foto: F. AULIA RAHMAN/BATAM POS
Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro mengatakan, PLBN di Serasan rencananya akan mulai dibangun pada 2020 mendatang. Pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Natuna, supaya membebaskan lahan dan merelokasi perumahan penduduk yang terdampak pembangunan senilai puluhan miliar tersebut.
“Nanti kita akan gunakan untuk membangun gudang barang dan perumahan dinas bagi karyawan yang bekerja PLBN,” sebut Suhajar.
Suhajar Diantoro menambahkan, setelah pembangunan PLBN di Serasan selesai dikerjakan, pengelolaannya akan didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), untuk menentukan pengelolaannya. Apakah dikelola BNPP atau Perhubungan Laut, karena Natuna adalah perbatasan laut dengan negara tetangga. (arn)