batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rudi menyesalkan lambatnya pengurusan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) di Batam dahulu.

Imbasnya yakni banyaknya kasus tumpang tindih lahan dan lahirnya 37 titik kampung tua di Batam.

“Kalau dijalankan dari awal, tidak akan ada kampung tua. Tapi yang sudah ya sudahlah, jangan sampai terjadi lagi,” kata Rudi di Gedung BP Batam, Senin (4/11/2019).

Rudi menegaskan sejak awal, BP Batam yang dahulu bernama Otorita Batam diberi mandat untuk mengurus sertifikat HPL seluruh Batam.

Hal tersebut diatur lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41/1973 tentang daerah industri Pulau Batam.

“Keppres sudah jelas beri kewenangan tapi tak diurus. Besok kedepannya, seluruh penetapan lahan (PL) yang keluar, wajib harus ada sertifikatnya (HPL),” tegasnya.

Ia meminta kepada karyawan BP agar jangan setengah-setengah lagi dalam proses penyelesaian HPL.

Karena legalitas lahan yang jelas akan membuat proses penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) yang sekarang tengah disusun BP bisa berjalan lancar.

“Mengapa kampung tua muncul, karena HPL tak diurus,” ujarnya.

Tugu Kampung Tua Belian, Batam Centre. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

“Dan masih banyak HPL yang belum keluar. Tapi apa yang sudah terjadi ya sudahlah. Sekarang harus tertib administrasi,” paparnya.

Deputi III BP Batam Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, mengatakan, beberapa wilayah kampung tua memang belum ada HPL-nya.

“Dari peraturan memang mengatur wilayah kerja BP, tapi tidak otomatis bisa menerbitkan HPL, maka harus didaftarkan,” katanya.

Namun, Sudirman melanjutkan, jika ada tanah yang belum terdaftar HPL, tapi sudah ada masyarakat yang mendiaminya sejak dulu, maka BP tidak akan menolak untuk memberikan hak kepada warga kampung tua.

Dalam hal ini sesuai kebijakan pemerintah pusat, yakni sertifikat hak milik. Sebelumnya, Kementerian  Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN akan mengeluarkan sertifikat lahan untuk 37 titik kampung tua di Batam.

Pada prosesnya tim dari Pemko Batam dan BP Batam telah mengantongi luasan bidang lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat. Dari 1.103,3 hektar luas lahan kampung tua ini, terbagi dalam 42.970 bidang lahan.

Luas keseluruhan kampung tua yang setara dengan 2,65 persen dari luas Pulau Batam ini tersebar di sembilan kecamatan dan 18 kelurahan.

Di dalamnya termasuk area hutan lindung seluas 298.323 meter persegi, Daerah Penting Cakupan Luas bernilai Strategis (DPCLS) seluas 210.599 meter persegi, dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di dalam kampung tua dari Badan Pengusahaan (BP) Batam seluas 1.849.718 meter persegi

Selain itu, ada juga alokasi Pengelolaan Lahan (PL) dari BP Batam kepada pihak ketiga di wilayah kampung tua ini seluas 3.807.729 meter persegi.

BPN Kota batam juga telah mendata ada sekitar 17.655 bangunan dari 21.180 Kepala Keluarga yang mendiami 42.970 bidang tanah ini.(leo)