batampos.co.id – Jumlah tenaga honorer di Batam saat ini disorot oleh Komisi I DPRD Batam.
Anggota DPRD Batam dari Komisi I, Utusan Sarumaha menegaskan, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemko Batam ada 6.300 lebih.
Jumlah itu kata dia, sangat banyak atau overload. Bahkan melebihi jumlah PNS di Pemko Batam.
“Misalnya saja di Satpol PP Kota Batam, saat ini jumlah tenaga honorer di sana sebanyak 460 dan dari Rp 21 miliar yang dianggarkan, Rp 17 miliar tersedot hanya untuk kebutuhan tenaga honorernya selama setahun,” ujarnya, Selasa (5/11/2019).
“Termasuk penggajiannya. Itu hanya untuk satu instansi saja di Satpol PP,” ujar Sarumaha lagi.
Artinya, lanjut Sarumaha, anggaran yang terserap itu tak efektif, besar serapannya namun hanya untuk penggajian honor satu instansi saja.
“Harusnya bukan pendekatan berapa banyak jumlahnya, tapi pendekatan kualitatif,” paparnya.
“Artinya kesejahteraan tenaga honorer itu harus ditingkatkan dengan cara memberikan honor atau gaji mereka yang layak, minimal setara UMK yang berlaku saat ini,” tambahnya.
Menurutnya, jika upah yang diberikan sesuai UMK, otomatis kinerja honorer akan meningkat.
Sarumaha menginginkan jumlah tenaga honorer dirampingkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga kesejahteraan tenaga honorer bisa ditingkatkan.
“Kami ingin BKD Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif,” jelasnya.
“Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini,” katanya lagi.
Harusnya, lanjut Sarumaha, pemerintah melakukan usaha yang maksimal agar di Batam mendapatkan jumlah penerimaan CPNS lebih banyak.
“Tahun 2020, pemerintah mengajukan sebanyak 1.900 untuk CPNS, tapi yang di ACC itu hanya 140 saja,” tuturnya.
“Itu kan sangat jauh sekali. Pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya agar kuota yang diajukan ke pusat bisa lebih banyak,” paparnya.(gas)