batampos.co.id – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Batam yang rencananya akan digelar 23 September 2020 mendatang, beberapa calon independen sudah mulai berkonsultasi terkait persyaratan pencalonan.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Batam, Syahrul Huda, Senin (4/11/2019).

“Kemarin ada dua orang yang berbeda yang sudah bertanya terkait syarat hingga lampiran dukungan saja,” kata dia.

Ia menjelaskan, untuk syarat dukungan wajib berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan surat pernyataan berisi dukungan terhadap calon independen.

”Surat memuat nama, alamat,pekerjaan hingga data identitas pendukung perseorangan tersebut dan dibubuhi tandangan,” sebutnya.

Syahrul menegaskan, sesuai dengan aturan yang ada, bukti dukungan perseorangan ini adalah e-KTP dan surat pernyataan.

Jika bukti dukungan di luar ketentuan maka dianggap tidak memenuhi syarat.

Ilustrasi surat suara. Foto: Dokumentasi batampos.co.id

“Aturannya sudah jelas, mereka yang menyatakan mendukung pasangan non partai ini harus terdaftar dan masuk dalam DPT,” jelasnya.

“Kalau sekarang belum masuk DPT, nanti kan ada pemutakhiran DPT lagi. Bisa saja mereka masuk saat itu, yang penting itu melampirkan e-KTP dan surat pernyataan,” imbuhnya lagi.

Apabila jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sampai dengan 250 ribu jiwa, maka dukungan setidaknya 10 persen dari DPT.

Bagi kabupaten/kota yang DPT-nya 250-500 ribu jiwa, calon perseorangan harus didukung minimal 8,5 persen.

Sedangkan untuk daerah yang memiliki DPT 500 ribu sampai 1 juta jiwa, syarat dukungan sedikitnya 7,5 persen. Sedangkan untuk DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung minimal 6,5 persen.

“Jadi, kalau untuk Batam itu calon perseorangan ini harus melampirkan minimal 48.816 dukungan,” paparnya.

“Itu lengkap dengan e-KTP ya, bukan surat pengganti seperti suket. Sebab di aturan masih tertulis e-KTP,” tegasnya lagi.

Mengenai suket tersebut, Syahrul masih berpegang pada aturan yang ada. Seperti yang disyaratkan PKPU berupa bukti e-KTP bukan surat pengganti seperti suket.

“Kalau mengenai kekosongan blanko itu bukan domain saya. Yang jelas untuk syarat masih e-KTP,” tutupnya.(yui)