batampos.co.id – Dewan Pengupahan Kota (DPK) menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) Batam sebesar Rp 4.130.279 atau sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015 dan inflasi serta pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019.

Ketua DPK Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, setelah menggelar pertemuan sebanyak dua kali, akhirnya DPK sepakat untuk menetapkan angka sesuai dengan edaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

“Masing-masing anggota punya catatan tersendiri terkait usulan UMK ini,” kata dia usai memimpin rapat UMK di Kantor Disnaker Batam, Selasa (5/11/2019).

“Jadi semua hasil pertemuan akan diserahkan ke Wali Kota untuk diteruskan ke provinsi,” ujarnya lagi.

Rudi menjelaskan, beberapa catatan dari anggota DPK dari unsur pengusaha pada dasarnya menyetujui penghitungan UMK berdasarkan PP 78 Tahun 2015.

Meskipun keberatan karena kondisi pertumbuhan industri di Batam yang melambat.

“Menurut mereka kenaikan 8.51 persen cukup berat. Sebab keadaan di Batam hanya 7. 42 persen,” ujarnya.

Para pekerja melakukan sksi damai di depan kantor Wali Kota Batam beberapa waktu lalu. Serikat pekerja menyatakan idelanya UMK Batam pada 2020 Rp 4,5 hingga Rp 5 juta. Foto: Cecep Mulyana/batampso.co.id

“Jadi mereka berharap kenaikan UMK ini tidak mempengaruhi investor untuk masuk ke Batam,” paparnya.

“Jadi mereka minta kepastian berinvestasi di Batam. Jangan ada aturan yang memperlambat investasi,” bebernya lagi.

Sementara dari unsur serikat pekerja juga meninggalkan beberapa catatan. Untuk serikat pekerja dari FSPMI menolak penetapan upah sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015 dan meninggalkan ruangan rapat.

“Mereka WO karena tak setuju dengan pembahasan UMK ini. Namun mereka tidak mengajukan angka sesuai dengan keinginan mereka,” sebutnya.

Hal berbeda disampaikan SPSI Batam menolak PP nomor 78 tahun 2015. Serta mengusulkan kenaikan upah sebesar 15 persen atau sebesar Rp. 4.377.321.

“Semua catatan ini akan dilampirkan ke pimpinan secepatnya. Karena buruh meminta UMK ini harus ditetapkan paling lambat 21 November dan berlaku Januari 2020 mendatang,” ungkap pria yang mengepalai Disnaker Batam ini.

Ketua FSPMI Batam, Alfatoni, mengatakan, tetap menolak UMK yang ditetapkan berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015 tersebut.

Menurutnya besar biaya hidup di Batam jauh lebih tinggi dari yang ada di aturan yang menjadi dasar pembahasan UMK.

“Kami tetap menolak. Makanya kami walkout. Kalau sudah ada angkanya buat apa dibahas lagi,” jelasnya.

“Kami sudah turun dan menghitung harga kebutuhan dan itu melebihi angka yang ditetapkan,” tambahnya.(yui)