batampos.co.id – Rencana penggunaan rekapitulasi elektronik atau e-rekap di pilkada 2020 makin terlihat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sistem dan keamanannya masih terus dikembangkan untuk mencapai kondisi terbaik.

Meskipun demikian, secara garis besar publik sudah mulai bisa membayangkan bentuknya.

Yang paling utama dari e-rekap adalah penggunaan teknologi informasi.

’’Ini pengembangan dari Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara),’’ terang Komisioner KPU Viryan Azis saat paparan di KPu kemarin (5/11).

Pengembangannya terbilang cukup signifikan dibandingkan Situng yang digunakan untuk pemilu 2019.

Sebagai gambaran, data Situng berasal dari formulir C1 yang discan di KPU kabupaten/kota kemudian dienkripsi menjadi angka.

Keluarlah hasil real count. Sementara, data e-rekap berasal dari formulir C1 yang dipotret oleh KPPS di TPS.

Foto tersebut kemudian dikirimkan ke pusat data KPU untuk dienkripsi menjadi angka dan terjumlahkan.

’’Pusat datanya di sini (Jakarta),’’ lanjut mantan Komisioner KPU Kalimantan Barat itu.

Cara tersebut adalah opsi standar yang disiapkan KPU. Pihaknya juga mengantisipasi bila tidak tersedia jaringan data untuk mengirim foto di area sekitar TPS.

’’Proses foto tetap dilakukan, tapi pengiriman dilakukan ketika mendapatkan akses jaringan,’’ tutur Viryan.

Atas dasar itu pula, pihaknya dalam waktu dekat segera berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.

Petugas melakukan simulasi pemungutan suara secara elektronik (e-voting) di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Jumat (3/5) lalu. Selain e-voting, KPU juga berencana mengunakan e-rekap pada pilkada 2020 nanti. Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA

Dari 270 daerah penyelenggara pilkada, akan dipetakan wilayah mana saja yang infrastruktur dan koneksi internetnya baik serta mana yang tidak.

KPU tutur Viryan, memang menargetkan seluruh daerah bisa menggunakan e-rekap. Hanya saja, bila jaringannya tidak mendukung, tidak bisa dipaksakan.

PKPU 15/2019 tentang tahapan, program, dan jadwal pilkada mengatur bahwa rekapitulasi pilbup dan pilwako berlangsung selama delapan hari.

Sementara untuk pilgub berlangsung 12 hari, rentang waktu tersebut bisa dipangkas menjadi 1-2 hari dengan menggunakan e-rekap.

Tidak ada lagi proses rekapitulasi di level kecamatan yang biasa dilakukan oleh PPK. Bahkan, untuk pilgub, tidak perlu ada proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Dengan teknologi, rekapitulasi bisa langsung dilakukan tepat waktu.

Saat ini, yang masih terus dibahas adalah bentuk pengem-bangan akhir dari sistem tersebut.

Juga bagaimana keamanan sistem tersebut nantinya. Berdasarkan pengalaman pemilu 2019, sistem Situng tergolong aman.

Bukan tidak mungkin, sistem keamanan situng hanya akan diperkuat saja dari yang sudah ada saat ini.

Viryan menuturkan, pihaknya sudah bertemu dengan rektor Institut teknologi Bandung (ITB) untuk membahas berbagai hal terkait Situng.

Nantinya, sistem tersebut akan dioptimalkan sebelum diubah namanya menjadi e-rekap. Pekan ini pihaknya juga akan bertemu tim e-rekap ITB yang akan mengintegrasikan Situng dengan Sidalih dan Silon.

Yang jelas, tambah Viryan, sistem e-rekap didesain untuk memudahkan publik mengetahui hasil pemilihan dengan cepat.

’’Menjamin lebih transparan dan meminimalisir potensi kecurangan,’’ tambahnya.

Tudingan di beberapa tempat bahwa penyelenggara adhoc khususnya di kecamatan bermain curang dijawab dengan penghapusan rekap di level tersebut.

Penggunaan e-rekap dengan model tersebut nanti juga akan berdampak pada formulir. Penggunaan formulir nantinya akan sangat minim.

Karena para saksi peserta pilkada dan Bawaslu akan diberikan salinan dalam bentuk digital.

Pihaknya juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi persoalan hukum yang bersumber dari penggunaan e-rekap.

Salah satunya mepertahankan sistem penghitungan suara secara manual dan terbuka di TPS. Dokumen tersebut adalah sumber data utama e-rekap.

Atas dasar itu pula, dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR Senin (4/11/2019) lalu, Ketua KPU Arief Budiman juga menyinggung kedua hal tersebut. Yakni penggunaan e-rekap dan salinan digital.

’’C1 Plano difoto kemudian itu disebar ke seluruh peserta pemilu,’’ terangnya.

Ia berharap kedua klausul itu bisa menjadi norma dalam revisi UU Pilkada.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tetap mewanti-wanti KPU soal keamanan dan jangkauan e-rekap.

’’Pilihan teknologi yang akan digunakan mau seperti apa, dan daya jangkaunya apakah nasional atau parsial di beberapa daerah saja,’’ terangnya.

Kedua hal itu harus segera diputuskan KPU. Sehingga ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan e-rekap sebelum benar-benar digunakan pada September tahun depan.

Saat itu, KPU sudah tidak bisa lagi berdalih ketika ada kesalahan hasil yang ditampilkan dalam e-rekap. Sebab, e-rekap akan menjadi basis resmi penetapan hasil pilkada.(byu/jpg)