batampos.co.id – Komisi III DPR RI berkomitmen segera menuntaskan pembahasan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP).

Ditargetkan peraturan baru itu akan tuntas bulan depan. Pasal-pasal yang kontroversial akan mendapat perhatian khusus dalam pembahasan.

Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pembahasan RKHUP sudah selesai di tingkat I. Jadi, pasal-pasal yang sudah dibahas tidak boleh dibongkar atau diotak-atik lagi.

“Kalau dibongkar, akan mundur lagi,” ung-kap dia saat ditemui di Gedung DPR, Senin (4/11/2019).

Setelah ini Komisi III akan mengadakan rapat de-ngan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), dan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Rapat itu untuk membahas perencanaan rapat pembahasan RKUHP. Namun, dia belum bisa memastikan kapan rapat digelar.

Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Mereka menolak RUU KUHP dan KPK. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penyelesaikan RKUHP bukan hanya tanggung jawab Komisi III, tapi juga pemerintah.

Pihaknya akan bertanya apa yang diinginkan pemerintah dan menuntaskan peraturan baru itu.

“Nanti kalau ketemu pemerintah akan kami tanyakan,” terang dia.

Yang jelas, terang dia, pihaknya menargetkan pembahasan RKUHP selesai bulan depan.

“Kami harap 2019 sudah rampung,” katanya lagi.

Komisinya siap bekerja keras untuk menyelesaikan undang-undang baru tersebut. Dia juga berharap pemerintah bisa aktif datang untuk membahas.

Arteria Dahlan, anggota Komisi III mengatakan, komisinya sekarang mempunyai semangat menggebu-gebu untuk membahas undang-undang.

Menurut dia, anggota komisi yang membidangi hukum itu selalu kompak mengadakan rapat.

Ia mengklaim tingkat kehadiran komisi III mencapai 90 persen. Dengan tingkat kehadiran yang begitu tinggi, dia pun yakin pembahasan RKUHP akan segera selesai.

Pada akhir Desember, lanjutnya, pembahasan akan rampung dan peraturan baru itu akan disahkan.(lum/jpg)