batampos.co.id – Ratusan pedagang pasar induk Jodoh yang terkena penggusuran beberapa waktu lalu berunjukrasa di kantor Wali Kota dan DPRD Batam.
“Tak tahu lagi kami mau berjualan dimana, kios yang direlokasi malah diberikan ke pihak swasta. Dimana solusi,” teriak para pedagang secara bersamaan di Kantor Walikota Batam, Kamis (7/11/2019)
Para pedagang ingin memastikan mereka bisa berdagang kembali. Mereka juga menyampaikan ada 200 pedagang tidak menerima surat peringatan dari Pemko Batam.
“Kiriman barang tidak bisa masuk lagi, karena akses tidak ada dan tidak ada tempat kembali untuk berjualan,” ucap Penanggung Jawab Aksi, Agung Wijaya.
“Kami akan menunggu Wali Kota untuk memberi kepastian,” ujarnya.
Para pedagang juga meminta kepada Kementrian Perdagangan untuk meninjau kembali proses revitalisasi. Sebab selama proses tersebut tidak pernah melibatkan pedagang.
“Jelas ini cacat secara prosedural. Seharusnya pemerintah memberi tahu, berapa lama proses revalitasi ini dilakukan dan dimana mereka bisa berjualan lagi sebab pedagang sudah tersingkir,”jelasnya.
Kata dia, relokasi kios pasar induk dinilai terlalu sempit dan setengah jadi. Pedagang juga bertanya dan meminta data darimana perihal pedagang yang setuju dan siap dipindahkan.
“Seharusnya luas lokasi pasar induk yakni 5 hektare, dan yang dikembalikan ke pedagang hanya 1,5 hektare. Sisa lahan ini kemana apakah diberikan ke swasta,” terangnya.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengatakan, telah terjadi salah koordinasi antara pedagang dan Pemko Batam.
Pihaknya berupaya membahas ini dengan mengundang pihak terkait guna mencari solusi terbaik bagi pedagang.
“Persoalan yang menyangkut status lahan dari pasar induk dan sekitarnya akan di telusuri,” ucapnya di hadapan pedagang di Kantor DPRD Batam.
“Karena pedagang untuk menempati kios relokasi dari Pemko ini tidak muat kemudian langkah mencari solusi sementara,”pungkasnya.
Sebelum masuk ke halaman kantor Wali Kota Batam, salah seorang pedagang sempat memanjat pagar kantor Wali Kota Batam yang ditutup rapat.(zis)