batampos.co.id – Usai menggelar rapat dengan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Kota Batam, Rabu (6/11/2019), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan menyerahkan hasil rapat Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2020 kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

”Insya Allah hari ini (kemarin, red) kami serahkan ke Pak Wali,” kata Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti.

Ia menjelaskan, semua hasil rapat tanpa terkecuali akan disampaikan kepada pimpinan. Hal tersebut meliputi apa yang diharapkan pengusaha terhadap perubahan UMK 2020.

Unsur pengusaha meminta pemerintah menjamin kelancaran berinvestasi dan memberikan kemudahan termasuk perizinan usaha.

Para pekerja melakukan sksi damai di depan kantor Wali Kota Batam beberapa waktu lalu. Disnaker Kota Batam menyerahkan hasil rapat UMK 2020 kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/batampso.co.id

Menurut mereka masih ada kendala ketika investor ingin menanamkan modal di Batam.

”Sudah semua kami catat. Dan akan disampaikan semuanya. Apa yang menjadi poin pen-ting dari unsur pengusaha,” sebutnya.

Meskipun keberatan, pengusaha berusaha mematuhi aturan dengan menyepakati persetujuan kenaikan UMK sebesar 8,51 persen.

Angka yang lebih besar dari inflasi dan pertumbuhan Batam yang hanya 7, 42 persen.

”Industri masih lesu. Ini yang menjadi ketakutan mereka (pengusaha). Sebab kalau upah naik mereka khawatir investor menarik diri dari Batam. Untuk itu pemerintah diminta menjamin hal ini tidak terjadi,” bebernya.

Setelah diserahkan, nanti wali kota akan mengirim ke gubernur untuk dibahas di tingkat provinsi.

Penetapan UMK Batam paling lambat diumumkan 21 November mendatang.
Rudi berharap ke depan ada kemajuan di sektor industri.

Hingga kini sudah ada beberapa perusahaan yang sudah kembali aktif dan mendapatkan proyek.

”Meskipun belum merata tapi sudah ada. Tentu kami berharap semua industri kembali bergerak dan menampilkan tren yang positif,” ucap pria lulusan UNAND ini.(yui)