batampos.co.id – Camat Batuaji, Ridwan, memastikan persoalan banjir tetap jadi fokus perhatian Pemko Batam selama musim hujan.
Sejumlah drainase induk yang menjadi kunci kelancaran aliran air dari lingkungan permukiman warga kembali dikeruk di penghujung tahun ini.
”Ada dua titik yang sedang dikerjakan saat ini, yakni (drainase induk) di Perumahan Pemda (Kelurahan Buliang) dan Masyeba (Kelurahan Bukit Tempayang),” ujar Ridwan, Rabu (6/11/2019).
“Itu sangat vital karena drainase induk dari berbagai permukiman yang rawan banjir. Alhamdulilah sejauh ini masih bisa teratasi dengan baik,” jelasnya lagi.
Dua titik drainase ini sebelumnya sudah dilebarkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kota Batam.
Namun karena kembali menyempit dan tersumbat sampah serta tanah, penggalian kembali dilakukan agar aliran air ke hilir tetap lancar.
”Jadi, sudah banyak yang dikerjakan. Cuma ini tetap harus ada perawatan rutin karena mudah tersumbat.” kata dia.
Secara umum, lanjut Ridwan, persoalan banjir di Batuaji mulai teratasi dengan baik. Drainase permukiman dan jalan raya sudah banyak yang dikerjakan.
Terakhir pemba-ngunan pelintas air di depan kantor Kelurahan Tanjunguncang. Jalan yang selalu digenangi banjir itu, kini sedang dibangun pelintas air yang cukup tinggi dan lebar.
Pengerjaan belum rampung karena baru di jalur Simpang Basecamp Tanjunguncang. Sementara jalur sebaliknya segera akan diperbaiki.
Sementara itu, Pemko Batam bakal membicarakan sistem drainase induk. Rencana ini akan ditindaklanjuti setelah Batam memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
”Setelah RDTR, akan ada rencana tentang sistem drainase induk. Ini salah satu yang pertama dilakukan (pasca RDTR rampung),” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Rabu (6/11/2019).
Ia mengaku, infrastruktur cukup penting agar Batam bebas banjir atau genangan air. Dalam kesempatan itu, ia juga menyentil pengembang yang membangun kawasan baru tanpa memperhatikan drainase yang laik.
”Pertumbuhan rumah pesat, tapi tak pertimbangkan infrastruktur untuk mengatasi banjir. Di Sekupang, bukit dipotong begitu saja makanya banjir. Seperti di Tiban Mentarau,” sebutnya.
Karena itu, ia meminta pengembang tidak asal membangun tapi harus memperhatikan infrastruktur drainase dengan standar.
Bagaimanapun banjir akan merugikan masyarakat banyak.
”Kalau tidak penuhi standar, kami akan lakukan pengetatan khusus. Maka Amdal, UPL yang kami lakukan harus baik,” imbuhnya.
Amsakar juga menyebutkan, pihaknya kini intens melakukan normalisasi parit-parit yang mendangkal dan menyebabkan banjir.
Diakuinya, kegiatan ini bersifat parsial akan tetapi cukup efektif me-ngatasi banjir.
”Memang tidak bisa semua titik langsung sekaligus (normalisasi, red), semua butuh waktu juga mempertimbangkan kemampuan anggaran,” katanya.
Terkait RDTR dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencananya akan dibahas pada triwulan pertama 2020 mendatang.
Ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jefridin usai menghadiri pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Materi Teknis RDTR Kota Batam di Harris Hotel Batam Center, Senin (4/11).
”Dibahas sejalan, keduanya masuk prolegda (Program Legislasi Daerah), sudah ditetapkan dalam paripurna di DPRD. RTRW maupun RDTR akan dibahas di triwulan pertama 2020,” kata Jefridin.(eja/iza)