batampos.co.id – DPRD Kota Batam mengkritisi sejumlah pos anggaran yang dinilai kurang tepat. Bahkan kemungkinan sejumlah kegiatan yang tidak langsung menyentuh ke masyarakat akan dipangkas.
Ini karena ada kemungkinan defisit anggaran sebesar Rp 40 Miliar di 2020 mendatang.
“Jadi memang sudah ada pembicaraan dengan tim Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa memang diprediksi akan defisit. Jadi solusinya adalah pemangkasan kegiatan,” kata ketua komisi III Werton di ruang kerjanya, Kamis (7/11/2019).
Werton mengatakan, ekonomi yang lesu menjadi penyebab defisitnya anggaran ini. Pendapatan daerah diprediksi juga akan jauh menurun nantinya.
“Kalau alasannya karena memang pendapatan akan menurun. Mungkin karena ekonomi lagi lesu,” ujarnya.
Ia berharap setiap OPD yang ada di Batam untuk bisa mengoptimalkan belanja yang ada. Termasuk untuk lebih maksimal dalam menarik retribusi, pajak dan pendapatan lainnya.
“Jadi semua kantong-kantong PAD harus dimaksimalkan,” ujarnya.
“Tidak boleh ada yang tertinggal. Dan yang objek pajak atau retribusi harus terus ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Anggota komisi II DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, menambahkan, untuk mengatasi defisit ini tidak ada cara lain selain menambah objek PAD. Di mana menurutnya masih banyak yang belum dikelola dengan maksimal.
“Misalnya parkir, saat ini bisa saya katakan belum maksimal. Jadi harus terus ditingkatkan,” katanya.
“Saat ini masih banyak jukir siluman yang bekerja untuk oknum tertentu dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya lagi.
Selain itu, ia berharap agar sejumlah kegiatan yang tidak langsung menyentuh ke masyarakat untuk dievaluasi. Paling tidak anggarannya dipangkas untuk mengurangi defisit.
Sebelumnya, anggota komisi I DPRD Kota Bata, Muhamad Fadli juga mengatakan, untuk menambah pundi-pundi PAD ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pemko Batam. Salah satunya adalah mengambil alih pengelolaan TPU Sei Temiang.(ian)